web analytics

Sidang Virtual DPRD Kota Depok Mengesahkan Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019

DPRD Kota Depok menyelenggarakan rapat paripurna untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Depok,TM, Yusufsyah Putra. Kamis( 23/07/20).

Para anggota DPRD Kota Depok mengapresiasi serta mengucapkan selamat atas kinerja pemerintah kota Depok yang kembali mencatat prestasi membanggakan dengan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 kali secara berturut-turut.

Dengan status WTP, dapat dinilai secara umum bahwa pelaksanaan anggaran pemerintah kota Depok tahun anggaran 2019 sudah disajikan sesuai dengan prinsip Akuntansi Keuangan Daerah yang berlaku di Indonesia.

Untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban anggaran oleh pemerintah Kota Depok telah sesuai dengan harapan masyarakat, perlu ditelaah apakah isinya telah optimal.

Untuk mencapai visi dan misi pemerintah kota Depok sejatinya anggaran tidak lepas dari fungsi sebagai instrument untuk mewujudkan rencana- rencana strategis yang telah dibuat dan sasaran-sasaran pokok yang telah ditetapkan dari visi dan misi pemerintah kota Depok tahun 2019-2021.

Visi kota Depok adalah menjadi kota yang unggul,nyaman dan religius, dan untuk mencapai visi tersebut kota Depok mengemban :
1.Meningkatkan mutu pelayanan publik yang professional dan transparan
2.Mengembangkan sumber daya manusia yang religius, kreatif dan berdaya saing
3.Mengembangkan ekonomi yang mandiri,kokoh dan berkeadilan berbasis ekonomi kreatif
4.Membangun infrastruktur dan ruang publik uang merata berwawasan lingkungan dan ramah keluarga

5.Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Badan anggaran menggarisbawahi misi yang lebih dapat diukur dan dirasakan secara objektif, yakni terkait pengembangan kualitas pelayanan,SDM, ekonomi dan infrastruktur.

Pertanggungjawaban anggaran pemerintah kota Depok meskipun sudah berstatus WTP dan dapat dikatakan telah bebas dari masalah administrasi keuangan, namun perlu dicermati dan dinilai apakah penyelenggaraan dan capaian-capaian realisasinya telah optimal dalam mewujudkan visi dan misi kota Depok.

Dalam hal ini fokus utama telaahannya dapat diarahkan kepada masalah- masalah, efektivitas, efisiensi, konsistensi pelaksanaan, konsistensi hasil, peran anggaran dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan sumber BPS Kota Depok pertumbuhan ekonomi kota Depok pada tahun 2019 mencapai 6,74% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 6,85%.

Namun angka pertumbuhan kota Depok masih diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang mencapai 5,07% dan pertumbuhan ekonomi Nasional mencapai 5,02%, harapannya pada tahun anggaran yang akan datang pertumbuhan ekonomi kota Depok semakin meningkat.

Dari uraian tersebut evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa :

Pertama, LPJ yang disampaikan oleh tim anggaran pemerintah daerah kota Depok masih perlu disempurnakan dengan berfokus pada penelaahan kinerja,penyebab, kendala-kendala, besaran dampak untuk menentukan prioritas terhadap efektivitas, efisiensi, konsistensi, pertumbuhan dan kemulusan penyelenggaraan anggaran.
Kedua, perlu dikaji mata anggaran terutama belanja ,baik belanja langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan pelaksanaan anggaran pemda kota Depok hanya mendapatkan penilaian cukup efektif bagi indikator efektivitas dan penilaian kurang efisien pada indikator efisiensi supaya dapat ditemukan permasalahan nya, penyebab nya dan pemecahannya.

Secara lebih khusus laporan pertanggungjawaban perlu.
1.Mengacu pada peraturan yang berkaitan dengan penatakelolaan pemerintah yang baik.
2.Membahas hasil (outcome) dan dampak (impact) dari setiap rencana yang terlaksana maupun tidak terlaksana dengan fokus penelaahan pada efektivitas, efisiensi , konsistensi, pertumbuhan dan kemulusan penyelenggaraan nya
3.Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan serta merumuskan solusi dan tindakan yang diambil dalam menangani masalah
4.mengaitkan dan mengevaluasi sumbangannya terhadap visi,misi dan RPJMD dengan bukti dan alat bukti yang kuat dan meyakinkan

Terkait dengan penatakelolaan pemerintah yang baik pemerintah kota Depok perlu mengupayakan penerapan beberapa sistim manajemen pemerintahan yang baik sekurang-kurangnya dalam hal:
1.Pengembangan sistim dan SDM yang memiliki kompetensi cukup untuk penatakelolaan pemerintahan yang baik dalam hubungan antar lembaga termasuk dengan legislatif, antar perangkat daerah, maupun dengan masyarakat pemangku kepentingan lebih luas
2.Pengembangan sistim dan SDM yang mampu menjamin mutu input, proses, hasil dan dampak penyelenggaraan anggaran mencapai sasaran sekurang-kurangnya efektif dan efisien menurut standar peraturan pemerintah.
3.Pengembangan sistim dan SDM yang kapabel dalam manajemen strategis dan resiko untuk menjabarkan dan merancang dan mengimplementasikan sistem , struktur , mekanisme, dan pengendalian pencapaian visi,misi dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui rencana aksi strategis yang efektif, efisien, konsisten

Demikian catatan dan rekomendasi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Perbaikan peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelaksanaan atas rekomendasi akan dipantau dan tinjau secara berkala untuk menjamin perbaikan di tahun anggaran berikutnya. (darles)

%d bloggers like this: