web analytics

Kegaduhan didalam Lembaga JPKP Tingkat Kab Waykanan

Way Kanan – Rapat dengar pendapat yang dilakukan lembaga Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) ditingkat kabupaten Waykanan dihadiri Monip selaku ketua DPW provinsi Lampung, didampingi sekretaris Jon lubis, penasehat Lukman, ketua DPD JPKP Waykanan Hamdari, Wakil Ketua Cik Raden, seluruh ketua PAC dan anggota bertempat Aula Villa Cik Raden Ko Cugah Kec. BARADATU (23/09/20).

Dalam rapat terbuka dengar pendapat itu membahas Kekisruhan didalam kepengurusan lembaga Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) di Kabupaten Waykanan dikarenakan simpang siur laporan di lapangan yg diduga tidak ada keterbukaan antara jajaran pengurus terhadap anggota sehingga terjadi mis komunikasi sesama anggota didalam acara sesen dengar pendapat dari berbagai anggota dan DPC terbuka semua yang mana dasar kekisruhan itu ada nya temuan temuan antar sesama anggota perbedaan jasa yang diterima namun jasa tersebut sebenar nya didalam aturan sangat dilarang terlepas itu bahasa nya sukarela karena sudah ada tarif jumlah nominal maka terindikasilah ke katagori pungli.

Monip Ketua DPW Lampung padasaat menanggapi kekisruhan ini hanya menampung aspirasi dan yang dapat memberikan keputusan adalah DPP yang mana hasil rapat ini termasuk temuan temuan terindikasi adanya pungli ini seandai nya nanti itu cukup bukti dan syarat.

Tidak menutup kemungkinan kita akan terima segala keputusan dari pusat dan kita tidak akan memihak kesana kesini karena ini adalah anggota JPKP terbaik kita di Kabupaten Waykanan yang mana kurang lebih tiga tahun berdiri di Waykanan sudah cukup dikenal dan patut diapresiasi kinerja mereka terlepas ada nya indikasi penyalahgunaan wewenang kita serahkan semua itu ke DPP.

Setelah itu kiita tunggu hasil keputusan DPP dan kita haru legowo menerima keputusan nya Jon Lubis selaku sekretaris pun hanya merangkum hasil notulen pertemuan ini dan semua akan diserahkan ke DPP dan disanalah yg dapat memutuskan terkait temuan temuan ini Lukman penasehat pun mengamini apa yang jadi bahasan hari ini kita serahkan semua ke DPP semua keputusan ada di DPP dan kita harus taat pada aturan apabila ini terbukti adanya indikasi pungli karna sangat dilarang keras melakukan hal itu karna kita JPKP ini sosial kontrol dan harus banyak jiwa. Sosial nya ke masyarakat terkhusus masyarat yang benar benar tidak mampu, pungkas nya. (SRK)

%d bloggers like this: