web analytics

Pinjam Bendera, Modus Mafia Proyek Di Kementrian PUPR

Surabaya – Lahirnya Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang mensyaratkan adanya laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Public (KAP) memunculkan praktek “Pinjam Bendera”. Ini terjadi karena banyaknya penyedia jasa yang tidak tertib dalam laporan keuangannya.

Salah satu paket pekerjaan yang terindikasi adanya praktek pinjam bendera terjadi pada paket ruas jalan Gresik-Babat-Lamongan-Tuban dengan nilai kontrak Rp.166.943.599.000.  “Sejak awal kami mencurigai bahwa pekerjaan tersebut terindikasi adanya praktek pinjam bendera. Selama pekerjaan di ruas tersebut terlihat peralatan dan personilnya berasal dari sebuah perusahaan AMP yang berada di Tuban. Inisial perusahaannya TP dengan inisial pimpinannya YD. Semua tahu siapa yang saya maksud ini.” Ujar Sutikno, Ketua DPD LPAI Jatim kepada media, senin (3/1)

Lebih jauh, Sutikno menjelaskan bahwa pemenang lelang yakni PT Citra Prasasti Konsorindo ( PTCPK)  Seharusnya harus di gugurkan dalam tahapan kualifikasi, sebab Sisa Kemampuan Nyatanya ( SKN) tidak layak untuk mengerjakan, serta hasil audit laporan keuangannya diduga bermasalah.  “ Melalui surat no.0978/ SK .DPD LPAI /X, telah kami sampaikan secara rinci hasil temuan kami,  kepada pihak Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BPPJN) VIII melalui Kasatker metropolitan II” jelasnya

Terkait surat kami pihak BPPJN VIII sebagai perwakilan Kementraian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) melalui Sodeli, salah satu kabid dengan didampingi dua Kasatker yakni Purnyoto dan Robert Himawan Hamiseno. Awalnya mereka menyangkal keberadaan PTCPK, dengan kata lain PTCPK tidak pernah kerja di Paket-paket yang ada dilingkungan BPPJN VIII.

“ Dengan berapi-api Robert waktu itu menyatakan bahwa PT CPK tidak pernah menang di Jawa Timur. Namun setelah kami menunjukan bukti-bukti  bahwa PT.CPK  menang paket di Ruas Gresik-Babat-Lamongan-Tuban, mereka terdiam.” ujar Sutikno terkait pertemuannya dengan pihak BBPJN VIII

LPAI menilai bahwa seorang Kasatker yang notabene menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sampai tidak mengetahui pemenang tendernya adalah PT. CPK.  Sebab merujuk pada perpres 16/2018  KPA selalu mendapatkan laporan berkala dari Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) sebagai pihak yang mengendalikan kontrak serta menetapkan surat penunjukan penyedia / jasa. “ jangan-jangan Kasatetker tersebut tidak pernah baca laporan PPK, kan kacau kalau begini “ ujarnya terkekeh.

Dari jawaban pihak BBPJN VIII semakin menguatkan keyakinan kami bahwa praktek pinjam bendera nyata adanya. Ini praktek curang yang penuh kongkalikong. Sehingga etika dan prinsip pengadaan barang dan jasa tidak sepenuhnya dijalankan. “ Jika etika dan prinsip sudah dilanggar maka jangan harap pekerjaan tersebut bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN), Tegas Sutikno.

Ini bisa terjadi karena masih adanya mafia proyek berkeliaran dilingkungan BBPJN VIII, karenanya kami juga menengarai bahwa paket-paket pekerjaan lain juga ada masalah. “kami saat ini sedang meneliti paket-paket tahun anggaran 2018-2020. Nanti kalau sudah komplit akan kami sampaikan kepada public” katanya mengakhiri pembicaraan dengan media Sementara itu terkait paket ini, sumber Swara Nasional dilingkungan Polda Jatim membenarkan bila paket tersebut masuk dalam pemeriksaan. “ Iya mas sudah ada Dumas( Pengaduan Masyarakat ) dan sudah jalan prosesnya terkait paket tersebut” ujarnya yang meminta namanya agar tidak diberitakan. (SUF)

%d bloggers like this: