web analytics

Oknum Pejabat Dinas Pendidikan diduga Lakukan Intimidasi

Bekasi – Front Pembela Honorer Indonesia
(FPHI) melakukan ujuk rasa ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pekan lalu, akhirnya para Guru Honorer berujung terancam dan di Intimidasi pemberhentian terhadap Guru Honorer (NON ASN) yang ada di Kabupaten Bekasi, dinamika tersebut adalah suatu perkembangan perjuangan Guru Honorer melalui Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) yang terus bergerak untuk membantu nasib Guru Honerer dengan semangat juang yang tertanam didalam diri masing-masing Anggota, hal ini sudah tidak bisa ditawar demi cita-cita perjuangan suatu Pendidik, karena suatu perjungan harus diusung dan mendapatkan Kesejahteraan yang setara Upah Minimum Karyawan di Kabupaten Bekasi serta mendapatkan Surat Keputusan dari Bupati Bekasi (SK Bupati) sebagai Legalitas Guru Honorer untuk menjadi Pegawai di Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai Abdi Negara.

Andy Heryana Ketua Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi mengatakan, karena Organisasi yang terbingkai dalam kerja nyata Amal Ma’ruf dan Nahi Munkar, hal ini sangat logis tuntutan FPHI sebagai Pendidik dengan panggilan jiwa dan ruh perjuangan yang mendasar, demi tarap hidup (hidup layak), sebagai guru Honorer untuk bersatu melawan kedzoliman,” kata Andy.

Andy Heryana menjelaskan, bahwa langkah baik FPHI ini adalah untuk memperjuangkan Guru Honorer, sehingga dengan bermacam cara dan langkah yang diyakini dalam perjuangan itu benar ada nya, kenapa Guru Honorer demontrasi atau ujuk rasa ke KPK di Intimidasi ?, karena FPHI telah dilatar belakangi janji-janji manis oleh Bupati Bekasi yang tak pernah ditepati (Omdo) dan kami FPHI terus berjuang jika itu belum kami dapatkan, walaupun para Anggota FPHI mengalami teror dan ancaman-ancaman serta Intimidasi oleh para Oknum Pejabat Dinas Pendidikan, yang terkesan patut kami duga ada suatu pembiaran teror dan ancaman kepada Guru Honorer sebagai Pegawai Dinas Pendidikan yang bergabung didalam FPHI, yang diduga dilakukan oleh Oknum Pejabat Pemerintah di Kabupaten Bekasi, hal ini menjadi semangat baru dalam perjuangan FPHI semakin di tekan dan diteror, maka semangat perjuangan kedepan Progresif Revolusioner demi cita-cita bersama Amal Ma’ruf Nahi Munkar, sebagai kontrol atas Kekuasaan dan Kesewenangan Kekuasaan para Pejabat di Kabupaten Bekasi,” papar Andy.

Masih kata Andy, pergerakan Guru Honorer (FPHI) adalah sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai Masyarakat Kabupaten Bekasi, maka kami guru Honorer wajib untuk mengawasi kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi, termasuk adanya dugaan penyimpangan pengelolaan APBD yang diindikasikan memperkaya diri maupun kelompok atau golongan demi Bekasi Baru, Bekasi Bersih di Kabupaten Bekasi, baik dari perorangan ataupun secara organisasi,” ungkap Andy.

“Bahwa kegiatan FPHI ke KPK semestinya dapat didukung, karena kami adalah sebagai pungsi kontrol Pemerintah, jika Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi bersih dan diduga tidak melakukan penyimpangan pengelolaan APBD, mestinya tidak kebakaran jenggot untuk mengintimidasi Guru Honorer, karena kami adalah sebagai Pendidik yang belum aktif tatap muka kepada murid, namun kami tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Bekasi.

Dari permasalahan tersebut diatas, bahwa Ketua FPHI Kabupaten Bekasi Andy Heryana mengutuk keras tindakan kesewenangan Oknum Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dan kami menyatakan sikap sebagai berikut :
1.Segera tindak Oknum Pejabat Kabupaten Bekasi yang menteror Guru Honorer yang diduga dilakukan oleh beberapa Kepala Sekolah terhadap Guru Honorer di suruh membuat Surat Pernyataan secara paksa yang di tandatangani dengan tekanan diatas Meterai tanpa kerelaan dan keikhlasan hati Guru Honorer, kerena para Guru Honorer di berikan pilihan yang terlalu tidak masuk akal sehat, yaitu disuruh mengundurkan diri dan tidak mengikuti lagi semua kegiatan yang berhubungan dengan FPHI, jika tidak maka Jastek nya akan dicoret di Tahun 2021, hal ini merupakan suatu intimidasi dan terror yang tidak beradab serta melanggar konstitusi kebebasan berserikat dan berorganisasi.

Karena FPHI dilindungi Undang-undang No.9 Tahun 1998, di bingkai dengan UUD 45 Pasal 28, serta Kemerdekaan berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan fikiran dengan lisan dan tulisan .

2.Segera bongkar konspirasi Kejahatan terstruktur para Oknum Pejabat Dinas Pendidikan dan lindungi para Kepala Sekolah yang selalu dipangil oleh pihak oknum Pejabat Dinas Pendidikan diluar kewenangan oknum tersebut.

3.Segera berikan Gaji Honorer (Jastek) setara UMK Kabupaten Bekasi, demi hidup layak dimasa Pandemi Covid-19.

4.Segera berikan SK Bupati Bekasi kepada Guru Honorer sebagai Legalitas Pegawai Pemerintah Kabupaten Bekasi.

5.Segera berikan Surat Perintah Kerja dari Kadisdik Kabupaten Bekasi bagi Guru Honorer.

6.Segera berikan perjanjian kerja dari Dinas Pendidikan.

7.Segera berikan Surat tugas dari BKPPD Kabupaten Bekasi.

8.Jika ini dibiarkan maka FPHI akan terus berjuang sampai hal diakomodir. (Jul )

%d bloggers like this: