web analytics

Modus Korupsi Dishub Pemkot Surabaya Merongrong Prinsip dan Etika Pengadaan Barang / Jasa

Surabaya – Banyak jalan menuju Roma, demikian kata pepatah. Korupsi pun beragam caranya. Para koruptor punya seribu satu macam cara menggegrogoti uang Negara. Bahkan untuk itu mereka  merongrong Perpres No.16  Tahun 2018 tentang pengadaan barang / jasa,  pemerintah telah di ubah dengan Perpres No.12 Tahun  2021 tentang perubahan atas Perpres No.16 Tahun  tentang pengadaan barang / jasa yakni Prinsip dan Etika pengadaan barang / jasa.

Baru-baru ini terungkap di Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah kota Surabaya dalam melaksanakan pengadaan barang / jasa proyek paket pangadaan Lampu LED HIGH LIGHT Pihak  Dishub  diduga telah mengabaikan prinsip dan etika pengadann barang dan jasa dengan tujuan untuk merperkaya diri sendiri dan orang lain.

Kuat dugaan Aparatur Negara di lingkungan Dishub Pemerintah Kota Surabaya ini sudah bertahun – tahun  dengan leluasa melakukan kejahatan bersama korporasi untuk melakukan pengaturan lelang. Dalam prakteknya Dishub secara terbuka  memberikan

rekom kepada kontraktor “Peliharaan Dishub” supaya mendapat dukungan dari PT. Purimet Metropolitan  sebagai persyaratan untuk mengikuti lelang paket pengadaan lampu LED HIGH LIGHT.

Namun bagi kontraktor yang bukan peliharaan Dishub maka tidak akan mendapatkan dukungan dari PT. Purimet Metropolitan sebagai agen tunggal GIGH FLUX LIGHT  EMITED DIODE MEREK SWARCO EX AUSTRIA (satu–satunya produsen yang mendapat rekomendasi dari Kementerian Perhubungan).

Dengan memainkan satu-satunya agen tunggal inilah oknum Dishub Pemkot Surabaya diduga mendapatkan fee marketing PT. Purimet Metropolitan, hal yang biasa dalam dunia bisnis .

Sementara itu dari hasil investigasi SNP, rekomendasi dari Dishub hanya di berikan kepada salah satu kontraktor yang berkedudukan di Surabaya (Nama dan alamat lengkap ada pada redaksi.red), yang di duga memiliki banyak bendera dengan alamat  yang berbeda – beda untuk mengelabuhi panitia lelang.

Seakan–akan peserta lelang bukan satu peserta yang ikut lelang, bahkan kontraktor peliharaan Dishub Pemkot ini bisa juga pinjam bendera.

Selain itu untuk pengadaan Marka Jalan juga ditengarai ada persekongkolan tender  dengan membuat aturan yang mengada-ada. tanpa ada landasan dasar hukumnya. Sehingga meresahkan di kalangan penyedia jasa yang ingin ikut berpartisipasi.

Dimana, Dishub memperysaratkan dua ketentuan,  pertama harus ada hasil uji laboratorium B4T Bandung yang di keluarkan minimal Tahun 2019 untuk bahan baku yang di tawarkan , CatThermoplastik sesuai standart AASTHO M249-81 dan Butiran kaca (Glass Bead) sesuai Standart AASTHO M247 -81. Kedua  harus ada hasil uji dari Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian PU di Bandung minimal 2019, terhadap produk yang di tawarkan dengan reflektif minimal putih 300 med/lx.m.

Terkait persekongkolan lelang di Dishub mendapat reaksi dari DPD LPAI Jatim, melalui ketuanya Sutikno, menyatakan “Tidak ada peraturan dari Kementerian manapun yang mengharuskan bagi penyedia jasa untuk penggadaan Marka jalan yang di persyaratkan harus uji di Bandung seperti ketentuan di berlakukan oleh  Dishub, kalau untuk uji di Jawa Timur banyak ada, di Universitas Petra Surabaya, di ITS Surabaya , di Bina Marga Propinsi Jatim juga ada laboratorium uji untuk Marka jalan.”

“Dishub mengharuskan dua uji persyaratan itu hanya untuk mengunci kontraktor tertentu supaya kesulitan untuk mengikuti tender paket Marka Jalan

tersebut“, tegas Sutikno

“Apabila Dishub mengabaikan semua peraturan–peraturan yang sudah di atur dalam Perpres, ya tidak usah ada prosedur lelang, untuk capek–capek di lelang makan waktu lama dan menghambat perekonomian Negara”  tandas Sutikno .

Lebih lanjut aktivis anti korupsi, ini menjanjikan akan segera membuat surat pengaduan kepada Wali Kota supaya kinerja Dishub di evaluasi kembali dan semua pihak–pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.

“Laporan kepada walikota terkait kinerja, ke KPPU terkait dugaan persekongkolan lelang dan ke Aparat Penegak Hukum terkait dugaan tindak pidana korupsinya agar secepatnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan“ ujar Sutikno.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Surabaya Irfan Wahyu drajad maupun Kasi Lalin saat di hubungi SNP melalui WhastAppnya keduanya memilih bungkam. (YUSUF)

%d bloggers like this: