web analytics

Akibat Melalukan Penarikan Kendaraan Secara Paksa Di Jalan Finance Digugat Ratusan Juta Rupiah Oleh Debitur

Purwakarta – Karena dianggap telah melakukan kesewenang-wenangan dan perbuatan melawan hukum berupa pengambilan secara paksa terhadap objek jaminan fidusia, PT. TRIHAMAS FINANCE Cabang Cikampek harus besiap-siap menghadapi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan nilai ratusan juta rupiah.

Adalah Hasanudin (Purwakarta) yang merasa haknya telah dilanggar oleh PT. TRIHAMAS FINANCE Cabang Cikampek telah melayangkan Gugatan ke Pengadilan Negeri Purwakarta dan telah teregister dalam Nomor: 20/Pdt.G/2021/PN.Pwk.

Kejadiannya tersebut bermula ketika Hasanudin sebagai Debitur dari PT. TRIHAMAS FINANCE Cabang Cikampek menunggak cicilannya selama 4 (empat) bulan. Hasanudin telah mengajukan permasalahan kesulitan keuangannya tersebut kepada pihak finance (PT. TRIHAMAS FINANCE Cabang Cikampek) yang mengakibatkan adanya keterlambatan pembayaran tersebut, tetapi belum memperoleh jawaban dari fihak finance.

Pada tanggal 19 April 2021 terjadilah kejadian yang tidak diinginkan oleh Hasanudin, mobil truk yang menjadi jaminan hutangnya kepada PT. TRIHAMAS FINANCE Cabang Cikampek tersebut diambil secara paksa oleh orang-orang suruhan PT. TRIHAMAS FINANCE Cabang Cikampek. Kejadian pengambilan secara paksa tersebut terjadi di daerah Renggas Bandung Kabupaten Bekasi, pada saat itu mobil sedang dikemudikan oleh anak Hasanudin yang bernama Hanan Rustiana dan kernetnya yang bernama Ujang Supriatna selepas mobil tersebut melakukan bongkar muatan berupa material batu.

Setelah kejadian tersebut, Hasanudin segera menemui pihak PT. TRIHAMAS FINANCE Cabang Cikampek untuk melunasi tunggakannya dan mengambil kembali mobil tersebut, namun niat baik Hasanudin tersebut ditolak mentah-mentah oleh PT. TRIHAMAS FINANCE Cabang Cikampek yang bersikukuh meminta pelunasan secara keseluruhan, termasuk denda, bunga, dan biaya penarikan yang nilainya ditentukan sendiri oleh PT. TRIHAMAS FINANCE Cabang Cikampek.

Tidak mau persoalan tersebut berlarut-larut, Hasanudin segera mengambil langkah secara hukum berupa mengajukan Gugatan ke Pengadilan. Tidak tanggung-tanggung untuk urusan pengajuan Gugatan tersebut Hasanudin menggandeng empat orang pengacara dari Kantor Hukum KOSTAMAN & ASSOCIATES. Keempat pengacara tersebut adalah Kostaman, S.H., Kiki Rizkiana, S.H., Adi Aria Kiansantang, S.H., dan Andi Sabputera, S.H.

Kostaman, S.H. sebagai salah satu team pengacara Penggugat (Hasanudin) saat ditemui awak media membenarkan adanya Gugatan tersebut. “Benar, kami telah mendaftarkan Gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Purwakarta dan telah teregister dalam Nomor: 20/Pdt.G/2021/PN.Pwk. Alasan Gugatan tersebut disampaikan di Purwakarta karena alamat Penggugat di Purwakarta, dan yang menjadi objek Gugatan adalah barang bergerak, sehingga lebih tepat Gugatan tersebut disampaikan di wilayah hukum dimana Penggugat berada/berdomisili’’.

Lebih lanjut Kostaman, S.H. menuturkan, ”Perkara ini merupakan momentum untuk menguji efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 18/PUU-XVII/2019 yang putusannya telah dibacakan pada bulan Januari 2021. Dalam Putusan MK tersebut telah secara jelas dan tegas disebutkan bahwa, Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia”.

Masih menurut Kostaman, S.H., “berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 18/PUU-XVII/2019 ketentuan cidera janji itu tidak bisa ditentukan oleh Kreditur sendiri melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Dalam kasus ini kami berpendapat bahwa pihak Kreditur (PT. TRIHAMAS FINANCE Cabang Cikampek) telah melanggar semua ketentuan yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 18/PUU-XVII/2019 sehingga kami memandang perlu untuk mengajukan Gugatan ini, karena sampai saat ini seolah-olah pelaku usaha finance mengabaikan dan tidak pernah mau mematuhi ketentuan Putusan MK tersebut.

Mereka (finance) menganggap bahwa dengan telah adanya Sertifikat Fidusia mereka bisa seenaknya mengambil objek-objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut. Tidak adanya kepastian tersebut tidak jarang dilapangan mengakibatkan terjadi benturan-benturan antara petugas penarik (debt collector) dengan konsumen bahkan terkadang dengan masyarakat. Mudah-mudahan perkara ini akan menjadi bahan pembelajaran bagi para pelaku usaha finance dan debitur/konsumennya” lanjutnya.

Ditanya mengenai nilai Gugatan, Kostaman, S.H. menyebutkan bahwa nilai Gugatan dalam perkara tersebut adalah senilai Rp. 634.000.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari nilai kerugian materiil dan kerugian imateriil. Perkaranya sendiri akan mulai digelar mulai tanggal 27 Mei 2021. “Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai harapan” pungkasnya.

Pihak tergugatnya sendiri (PT. TRIHAMAS FINANCE Cabang Cikampek) sampai berita ini diturunkan belum sempat dikonfirmasi terkait Gugatan tersebut. (Narman).

%d bloggers like this: