web analytics

Mantan Kades Rugikan Negara, Sebesar Rp. 265 Juta

Bekasi – Terkait Kasus Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Naga Sari, Kecamataan Serang Baru, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat telah menerima Uang sebesar Rp. 265 Juta Rupaih yang menjadi kerugian Negara atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Tanah Kas Desa ( TKD ) di Desa Nagasari Kecamatan Serang Baru.

Ricky Setiawan Anas Kejari Cikarang mengatakan, bahwa dirinya telah menerima laporan kerugian atas kasus penyalahgunaan Kasus TKD di Desa Naga Sari, Kecamatan Serang Baru senilai Rp 265 juta
pada tahun Anggaran 2017,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Ricky Setiawan Anas.

“Bahwa kasus tersebut akan di kembalikan ke Negara, karena telah merugikan Negara dan akan di kembalikan ke Kas Negara, bahwa terdakwa sudah merugikan Negara dan kerugian Negara akan dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat untuk diserahkan terdakwa Camin Mulyadi yang menjabat sebagai Mantan Kepala Desa Naga Sari saat pengembangan penyidikan berlangsung,” ujar Ricky Setiawan Anas.

Ricky Setiawan Anas menjelaskan, bahwa terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian Negara tersebut secara bertahap, pertama sebesar Rp. 66 Juta, kemudian saat sidang sebesar Rp. 159 Juta,” jelas Ricky Setiawan Anas, Kepala Kejari Cikarang.

Ricky Setiawan Anas menegaskan, terdakwa akan
memastikan menyerahan uang kerugian Negara dan tidak menghapuskan proses hukum yang kini sedang berjalan, sesuai ketentuan pasal 4 Undang-Undang (UU) RI 31/1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001, tapi kalau untuk meringankan Hukuman bisa, tapi tidak menghentikan proses Hukum terdakwa,” tegas Ricky.

Kasipidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Hatmoko mengatakan, bahwa kasus ini berawal dari pengembangan kasus yang ditangani oleh Polres Metro Bekasi terhadap terdakwa Martam yang menjadi Kepala Desa setelah terdakwa Camin Mulyadi,” kata
Hatmoko.

“Bahwa terdakwa Camin Mulyadi telah menyalahgunakan Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) yang dijadikan Pasar Pasir Kupang seluas 6.000 M2 disewakan kepada Dua Perusahaan yaitu CV Persada dan CV Blue Sistem selaku pengelola Pasar Pasir Kupang,” ujar Hatmoko.

“Uang hasil sewa tersebut seharusnya masuk ke Kas Desa, namun oleh terdakwa tidak disetorkan dan malah digunakan untuk kepentingan pribadi,” papar Hatmoko.

Hatmoko menjelaskan, bahwa terdakwa dituntut pasal Primer yakni Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah di rubah dengan UU Nomor 20/2001 serta Subsidair Pasal 3 ayat (1) juncto pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001, maka terdakwa di kenakan Hukuman Minimal Empat Tahun Penjara (Primer) dan Subsidair Tiga Tahun Penjara,” jelas Hatmoko. (Jul)

%d bloggers like this: