Madura – Tujuan pembangunan desa meningkatkan kesejah teraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,pembangunan sarana dan prasarana pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemamfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
UU Nomor 6 tahun 2014 saluran Dana Desa DD sebagai bentuk komicmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat maju mandiri dan demokratis, kadang kala ada ketimpangan selalu menjadi sorotan publik baik penggunaan dan realisasi bentuk ketidak transparansi Oknum, baru saja terjadi aksi massa kian dihebohkan warga di ketuai AM warga Desa pelat sepanjang Sapeken Sumenep Jawa Timur (12/09)
Tuntutan aksi sembilan poin surat nomer 03/FSWS/1X/2022, pemdes segera memasang struktur pemerintah desa di balai desa, pemdes segera mensosialisasikan daftar KPM PKH, BPNT, BLT DD (dana covid 19) 2020, 2021, dan 2022, Pemdes segera cairkan BLT DD dana covid 2022 pada Penerima mamfaat tahap 1 dan 2.
Pemdes meninjau ulang pengangkatan perangkap desa yang cacat hukum, pemdes meninjau ulang pengangkatan anggota Bpd yang tidak melibatkan masyarakat, Pemdes segera mensosialisasikan kendaraan milik desa, Pemdes mensosialisasikan jumlah anggaran Bantuan Sosial Perumahan Swadaya (BSPS) Kementrian PUPR tahun 2022, Pemdes segera menjelaskan penyertaan modal Bumdes 2022 sebesar 205.000.000 bumdes panji suri tidak beroperasi, Pemdes harus melibatkan masyarakat luas dalam pembuatan kebijakan sterategis desa dalam bentuk desa, Suasana aksi terkendali aman Oleh pihak keamanan, baik perwakilan aksi vs staf desa percakapan di sampaikan menegangkan ulet dan Exstra diakhir belum ada jawaban jelas dan pasti, keberadaan kepala desa absen tidak ada ditempat, pemimpin aksi AM di kompirmasi awak media setelah selesai
“Aksi kami audiensi ke pihak pemdes desa sepanjang kaitan sembilan poin tuntutan bagaimana hak warga di sampaikan terkait BLT DD dan APB des masih belum di nampakkan berharap ada keterbukaan publik supaya kegiatan semacam ini tidak dilakukan lagi oleh masyarakat, apa boleh buat kami kata AM melakukan tahapan Audiensi 10 agustus di Bpd pihak pemdes berjanji utk APBdes dan BLT DD belum cair masih kompirmasi kepala desa” tutur AM.
Di tempat berbeda penelusuran swara nasional pos pada warga penerima bantuan perogram keluarga harapan PKH dari pemerintah salah satu warga sebut aja ST menyampaikan “Selama dua tahun kartu PKH beserta ATM di pegang Orang lain/Oknum jika ingin di ambil kata ST kami dapat tekanan-tekanan seperti pembelokiran dan juga di hapus jadi kami takut mengambilnya di hantui rasa kecewa, bukan hanya saya yang lainnya mengalami hal yang sama” terangnya. (SB)
