web analytics

Dana BOS SMPN 3 Soreang Tahun 2022 Perlu Dipertanyakan

Bandung – Pemerintah menguncurkan kesemua sekolah anggaran dana BOS untuk biaya operasional sekolah supaya bisa berjalan sesuai kurikulum ke Tiga Belas yang dianjurkan Pemerintah dikarenakan biaya dari orangtua siswa sudah tidak ada lagi pungutan sehingga dikaver dari Pusat BOS Reguler atau dari APBN

Ketika wartawan harian Swara Nasional Pos berkunjung beberapa kali ke SMPN 3 Soreang Kabupaten Bandung Kepala Sekolah dan Bendahara tidak pernah ada di tempat bahkan sudah di hubungi lewat telepon tidak ada jawaban Kepala Sekolah yang dijabat PLT oleh pak Aceng begitu juga ibu bendahara Ibu Emi tidak mau merespon, sudah beberapa kali di kirim sms tetap tidak menghiraukan sehingga berita ini dimunculkan.

Bahkan sama Wakasek Pak Sobandi juga sudah dipesan beberapa kali menurut keterangan Pak Sobandi beliau sudah menyampaikan sama Bapak Kepala begitu juga sama Ibu Bendahara diduga Ibu Bendahara ada indikasi KKN alias korupsi. Soalnya dari Poin pertama di waktu penerimaan siswa baru atau disebut ( PPDB ) Anggaran Rp. 55.293.300 cukup besar pada waktu masih Covid-19 belum normal dibandingkan sekolah sekolah yang lain.

Ketika ini di pertanyakan samaKepala Sekolah Pak Aceng di SMPN 1 Soreang dia merasa kaget dan tidak percaya baru setelah dilihat ditunjukun datanya baru dia percaya malah dia mengatakan itu tidak benar masa ada Anggaran PPDB sebesar itu? Begitu juga poin ke lima yatu administrasi kegiatan sekolah Rp 310 Juta. Sedangkan pada saat itu belum full 100 % masuk anak didik, dikarenakan masih Pandemi Covid-19 dan ini patut dipertanyakan begitu juga poin yang ke sembilan Dana Pemeliharaan Saranana dan Prasarana Sekolah cukup besar Rp 160 Juta kurang lebih sementara ruang belajar banyak yang bolong-bolong pelapon seperti yang tidak ada diurus begitu juga kusen kaca banyak yang sudah lapuk seperti terlihat dalam gambar ini perlu di pertanyakan.

Kemana anggaran pemeliharan tersebut diduga di Korupsi oleh bendahara makanya setiap dihubungi atau ditelepon dia tidak mau merespon. Hal seperti ini tidak bisa dibiarkan pihak Kejari dan Polda Jabar harus membarantas KKN supaya tidak terulang hal seperti ini di area pendidikan. (Tim)

%d bloggers like this: