Bogor – Dengan banyaknya aduan masyarakat akan permasalahan sulitnya Penerimaan siswa di SMA Negeri 1 Gunung Putri, yang berlokasi di Desa Bojongnangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
Organisasi Masyarakat (Ormas) beserta Karang Taruna, akan segera menggeruduk pihak sekolah tersebut.Mereka menilai, praktik jual beli kursi sekolah tingkat SMA/SMK Negeri di Kabupaten Bogor, masih terjadi. Tarif jual beli kursi hal tersebut, disinyalir melibatkan oknum sekolah dengan harga Rp.10 hingga 15 juta per kursi.
“Dengan adanya persoalan ini, kami dari Organisasi Masyarakat (Ormas) AMS da Pemuda Pancasila, dan Karang Taruna, mendatangi pihak Sekolah SMA Negeri 1 Gunung Putri. Karena berdasarkan informasi yang didapatkan di lapangan, bahwa pada PPDB 2023 di SMA ini, diduga masih terjadi praktik jual beli kursi sekolah,” ucap Ketua AMS Rayon Gunung Putri, Sarnan, kepada wartawan, Jumat (14/7).
Selain itu, kata Sarnan, indikasi jual beli bangku ini menggunakan modus sistem Zonasi. Hal itu diketahui lantaran adanya warga di Desa Wanaherang yang masuk zonasi, sedangkan warga Desa Bojong Nangka yang notabenya lebih dekat sekolah, namun tidak masuk kriteria zonasi.
“Bahkan saat kami mendatangi pihak SMA Negeri 1 Gunung Putri, dari pihak panitia seolah-olah menghindar,” imbuhnya.
Dengan adanya peristiwa tersebut, seluruh Ormas yang ada di Kecamatan Gunung Putri akan segera melakukan aksi lebih besar lagi yang akan dilakukan pada senin mendatang.
“Kita akan coba datang kembali /demo hari senin. Karna ini sebagai bentuk kontrol sosial atas kepedulian kami terhadap pendidikan yang dinilai tidak sesuai dengan regulasi yang ada,” tutupnya.
Senada, Kepala Desa Bojong Nangka, H. Amir Arsyad juga mengeluhkan PPDB sulitnya warga Desa Bojong Nangka yang mendaftarkan anaknya di SMA Negeri 1 Gunung Putri.
“Hampir setiap tahun memang warga Desa Bojong Nangka banyak yang mengadu kepada saya, akan hal sulitnya penerimaan siswa di SMA Negeri 1 Gunung Putri. Sekolah kan berlokasi adanya di wilayah Desa Bojong Nangka kenapa anak-anak disini sulit diterima??” jelasnya.
Pihak Sekolah pun tidak pernah ada komunikasi dengan Pemerintahan Desa Bojong Nangka, terkait Penerimaan Siswa Didik Baru (PPDB) setiap tahunnya, ucap kades Bojong Nangka Amir
“Saya setuju kalau memang ada pemuda yang ada di Kecamatan Gunung Putri, akan melakukan sebuah aksi protes terhadap pihak Sekolah. Tapi dengan catatan tetap menjaga kondusifitas wilayah,” tangkasnya. (red)
