web analytics

DPRD Cilacap Gelar Refleksi Akhir Tahun 2022

Cilacap – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Cilacap menggelar kegiatan Refleksi Akhir Tahun Kinerja DPRD kabupaten Cilacap tahun 2022 dengan awak media, berlangsung di Ruang Paripurna 1 pada Kamis sore, (29/12).
Kegiatan ini untuk menyampaikan kinerja masing masing anggota DPRD Cilacap secara transparan kepada awak media agar diketahui oleh masyarakat luas.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nurhidayat, Wakil Ketua Sindy Syakir, Wakil Ketua Purwati, Wakil Ketua Syaiful Musta’in serta di hadiri Alat Kelengkapan DPRD Cilacap, Ketua Badan Kehormatan DPRD Cilacap, Suwito, Ketua Bapemperda DPRD Cilacap, Arif Junaedi, wakil Ketua Komisi A bidang Pemerintahan dan Hukum, Taufikurrohman Hidayat, Wakil Ketua Komisi B bidang Perekonomian dan Keuangan, Muniriyanto, Komisi C bidang Pembangunan, Cahyo Sasongko, Ketua Komisi D bidang Kesejahteraan rakyat, Didi Yudi Wahyudi serta ketua fraksi PDIP diwakili oleh Nike Yunita, Ketua fraksi Golkar, Nasun, ketua fraksi ketua fraksi Gerindra, Suyatno ,ketua fraksi PKB Muniriyanto, Ketua fraksi Nasdem, Minto, ketua fraksi PPP, Romlan, Ketua fraksi PKS, Aris Dermawan, Anggota DPRD Cilacap Andri Leonal Roti dan Sekretaris DPRD kabupaten Cilacap, Sumaryo serta awak media.

Ketua DPRD kabupaten Cilacap, Taufik Nurhidayat menyampaikan, kegiatan Refleksi ini dalam rangka refleksi akhir tahun, semoga gambarannya kepada seluruh masyarakat kabupaten Cilacap, bahwa kami bekerja sesuai dengan apa yang diamanahkan melalui Pemilu di setiap 5 tahun sekali dan ini periode 2019 sampai dengan 2024.

“Kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat di setiap penghujung tahun, kami melakukan refleksi di akhir tahun yang kesekian kalinya, ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat apa yang menjadi koreksi apa yang sudah kami kerjakan dengan reses reses yang diadakan anggota DPRD Cilacap, bagian dari menerima masukan dari seluruh masyarakat kabupaten Cilacap apa yang kami kerjakan apa yang sudah kami laksanakan, terkait kinerja anggota DPRD kabupaten Cilacap selama 1 tahun kepada awak media, agar di ketahui masyarakat luas, DPRD mempunyai 3 fungsi yakni Legislasi, Budgeting dan Kontroling”. Ungkap Taufik Nurhidayat.

Sindy Syakir wakil ketua DPRD Cilacap dari fraksi Golkar menjadi moderator mengatakan beberapa hal, antara lain rekap Raperda pada tahun 2022 yang sudah ditetapkan adalah Raperda Propemperda usulan prakarsa Pemerintah Kabupaten sebanyak 10 buah, Raperda Propemperda tahun 2022 usulan prakarsa DPRD ada 4 buah. Raperda diluar Propemperda yang di usulkan bupati ada 3 buah dan Raperda yang di tetapkan pada tahun 2022 total 13 buah, Raperda yang selesai dibahas pada tahun ini ada 5 buah.

“Ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita, kita tidak mengejar kwantitas tapi kwalitas dan Raperda yang kita tetapkan bersama dengan bupati itu betul betul nanti bisa di implementasikan di lapangan juga tidak menjadi kesulitan di kemudian hari ,maka secara lebih detail kami minta kepada para pimpinan Alat Kelengkapan DPRD bisa menyampaikan paparannya”. Terang Sindy Syakir.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah ( Bapemperda) Kabupaten Cilacap, Arif Junaedi menyampaikan laporannya, Raperda yang sudah ditetapkan pada tahun 2022 ini ada 12 buah , Raperda yang belum di keluarkan karena baru selesai pembahasan, ada 5 Raperda. Untuk tahun 2023, Raperda yang kami usulkan dimasukkan yaitu Badan Riset dan Inovasi Daerah menindak lanjuti Kepres. Badan Riset dan Inovasi Nasional,Cilacap termasuk yang responnya cepat.

” Kami selaku Badan Pembentukan Peraturan Daerah kami berusaha sesuai dan tepat waktu melaksanakan fungsi kami selaku fungsi legislasi salah satu fungsi DPRD kabupaten Cilacap, kami mohon masukan dan koreksi kinerja kami sehingga kedepan kabupaten Cilacap akan lebih baik lagi “. Ungkap Arif Junaedi.

Suwito ketua Badan Kehormatan DPRD kabupaten Cilacap menyampaikan, selama tahun 2022 tidak ada laporan yang masuk terkait perilaku anggota DPRD Cilacap dan untuk kegiatan yang telah dilaksanakan Komparatif 1kali, penerimaan study Komparasi sebanyak 2 kali, rekapitulasi kehadiran Ketua dan anggota DPRD dalam kegiatan rapat lebih dari 80 persen pada tahun 2022.

Ketua Komisi A bidang Pemerintahan dan Hukum, Wakil ketua Komisi A, Taufikurrohman Hidayat menyampaikan laporannya ,bahwa komisi A mempunyai mitra kerja sebanyak 20mitra kerja, kegiatan yang sudah dilaksanakan seperti Rapat Kerja sebanyak 21 kali, Peninjauan Kerja (PK) sebanyak 20 kali, audensi 4 kali. Persoalan yang diselesaikan dengan mitra kerja terkait pembuatan KTP dan KK serta Akte Kelahiran masih membutuhkan waktu lama. Ada orang yang sudah meninggal masih tercatat dan menerima PKH serta tercatat sebagai peserta pemilu.

Pada tahun 2022 ini sudah ada 3 UPT yang sudah dapat melakukan pelayanan rekam cetak yakni UPT Majenang, UPT Sidareja dan UPT Kroya. Selanjutnya ketua Komisi B bidang Perekonomian dan Keuangan, Muniriyanto dalam laporannya menyampaikan, mitra kerja komisi B ada 9 mitra kerja dan Rapat Kerja yang sudah dilaksanakan sebanyak 18 kali, Peninjauan Kerja (PK) sebanyak 80 kali, audensi 1 kali.

Beberapa hal yang menjadi catatan komisi B antara lain,dalam optimalisasi Realisasi Pendapatan Daerah dan untuk dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah antara lain melalui peningkatan kinerja aparat pemungut pajak Retribusi dan pengawasan serta melakukan pendataan sumber sumber penerimaan yang sudah ada maupun yang baru. Melakukan evaluasi, monitoring sistem Elektronik Tax, online bagi wajib pajak hotel, restoran dengan penerapan semaksimal mungkin Taping box untuk mengatasi kebocoran kebocoran anggaran dan sosialisasi secara luas tentang pentingnya membayar PBB tepat waktu.

Selanjutnya untuk Dinas Perhubungan terkait dengan Marka jalan dan rambu rambu jalan sebagian banyak yang hilang, mati sana sini banyak yang rusak, pihaknya memaklumi tapi untuk mendorong prasarana dan sarana yang harus segera diperbaiki.
Komisi C bidang Pembangunan Cahyo Sasongko dalam laporannya menyebutkan ada 6 mitra kerja dan telah melaksanakan Rapat Kerja 6 kali dan Peninjauan Kerja (PK) 80 sebanyak kali.

Salah satu laporannya menyinggung soal status jalan, ada beberapa jalan yang perlu diusulkan dari jalan desa menjadi jalan kabupaten,selalin itu perencanaan belum menganggarkan ruas pekerjaan jalan yang selesai tuntas dalam satu ruas, termasuk pekerjaan jembatan dan drainase yang masih spot spot. Kedepannya agar dalam perencanaan pembangunan dianggarkan secara tuntas.

“Yang menjadi PR kabupaten Cilacap, intinya yang krusial adalah pembangunan jalan kabupaten perlu di tingkatkan”. Ujar Cahyo Sasongko.

Sementara itu ketua Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat, Didi Yudi Wahyudi dalam laporannya menyampaikan kepada mitra kerja memperhatikan mutu infrastruktur yang lebih baik dan mengarahkan agar anggaran yang dikelola mitra kerja berbasis, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan anggaran yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam langkah kerjanya harus sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan bersama.
Pertama yang sudah diselesaikan, komisi D, antara lain, sudah menganggarkan terkait dengan guru guru honorer yaitu PPPK sehingga kabupaten Cilacap mengentaskan PPPK angka 5000 sampai 6000an.
Yang kedua penanganan rakyat tidak mampu agar menyekolahkan anaknya dengan biaya gratis dan memberikan masukan dan inovasi agar berinovasi dan bekerjasama dengan perusahaan perusahaan di lingkungannya bagaimana mengentaskan anak yang tidak mampu bisa dengan biaya gratis dan di fasilitasi terkait dengan kebutuhan kebutuhan sekolahnya, CSR CSR yang ada di lingkungan tersebut sehingga pembelajaran di kabupaten Cilacap semakin baik.
Komisi D mendorong pelayanan pelayanan kesehatan, Puskesmas Puskesmas di kabupaten Cilacap.

” Tidak boleh, tidak melayani pasien yang punya BPJS maupun yang tidak punya BPJS apalagi masyarakat yang tidak mampu tidak mempunyai BPJS wajib di layani dan mendorong inovasi agar semua Puskesmas di kabupaten Cilacap dan RSUD Cilacap bekerjasama dengan BASNAS, LAZIS NU dan sebagainya dari perusahaan perusahaan yang ada disekitarnya. Tidak ada masyarakat yang tidak mampu tidak terlayani dan masyarakat desa terpencil pun harus tetap terlayani”. Ungkap Didi Yudi Cahyadi.
(JAS)

%d bloggers like this: