web analytics

Kadis Pertanian Kab Subang: Terkait Upland Boleh Dikepihak Duakan Asalkan Jangan CV Dan Melarang Adanya Intervensi Ke Kelompok

Subang – Proyek UPLAND ini mempunyai beberapa tujuan, seperti untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, juga pengembangan sistem agribisnis dan penguatan sistem kelembagaan. Kemudian Proyek ini juga di tujukan untuk membangun sentra perbibitan, dilengkapi dengan prasarana dan sarana budidaya benih modern.

Di Kabupaten Subang sendiri dalam proyek upland tersebut saat ini sedang melaksanakan pekerjaan sarana dan prasarana seperti Jalan Usaha Tani (JUT), dam parit dan embung, namun hasil investigasi di lapangan bahwa jenis material disetiap lokasi pekerjaan tidak sama.

Diantarannya batu yang digunakan khususnya untuk jalan usaha tani ada yang menggunakan batu curi dan juga ada yang memakai batu belah. Pekerjaan ini pun tidak ada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar yang terpapang dilokasi pekerjaan, sehingga para pekerja pun diduga tidak berpatokan dengan aturan yang ada.

Dibeberapa lokasi pekerjaan, pada saat dipertanyakan kepada para pekerja tentang RAB,” RAB dan Specknya ada dipasilitator Desa,” katanya.

Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Kepala Bidang Penyuluhan dan Sumber daya, Nana Supriyatna yang didampingi PPK,Sawinan Dinas Pertanian Kabupaten Subang, sangat ironis mereka tidak tahu sehingga tidak menguasai tekhnis tentang Program Upland yang ada di Kabupaten Subang

“Memang bener saya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Program ini (Upland), namun saya sendiri belum tahu benar secara teknis, dan kelompok yang mendapatkan bantuan tersebut juga tidak tahu nama kelompok dan desa mana saja. Mungkin pa Kabid juga sama tidak tahu percis dalam program Upland ini. Lebih jelasnya coba tanya kepada Kasi yang membidanginya, pak Johan,” ujar Sawinan.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Pertanian Subang, Nenden Setiawati yang didampingi beberapa Kabid dan Seksi, memgatakan, terkait upland boleh dikerjakan oleh pihak ke dua, asalkan jangan cv, namun itupun gimana ketergantungan dan dimana komitmen ketua kelompoknya, karena dana ini bukan dana di kepihak tigakan, itu adalah dana hibah yang diperuntukan swakelola.

“Jadi harus ada kesepakatan kelompok, karena itu kebijakan dari kelompok dan juga kami melarang adanya intervensi kepada kelompok,” katanya.

Dia juga menambahkan terkait lahan atau tanah yang digunakan untuk upland baik itu tanah desa dan tanah perhutani tidak ada masalah.

“Yang penting sebelumnya ada kesepakatan atau MoU dahulu, “tegas Nenden Setiawati.

Sementara LSM Mappeling, Imam saat dimintai tanggapannya mengatakan, proyek upland ini dana hibah dari luar dan untuk Kabupaten Subang sendiri anggarannya cukup besar dan harus benar – benar di kawal agar didalam penerapannya atau pengalokasiannya sesuai dengan aturan yang berlaku

” Terkait upland di Kabupaten Subang dananya cukup besar, sehingga perlu adanya pengawasan dari berbagai pihak”, tegas Imam. (Sunardi)