web analytics

Kisruhnya PPDB di SMAN 1 Gunung Putri, Ketua Komite Beralasan “Mis Komunikasi”

Bogor – Kejanggalan soal PPDB di SMA Negeri 1 Gunung Putri dan tuntunan masyarakat soal jalur zonasi, Komite Sekolah berikan keterangan bahwa ketidakpahaman dan ketidaktauan aturan PPDB Mungkin disitu ada Mis Komunikasi.

“Kalau saya fikir ketidaktauan sebenarnya terkait aturan PPDB, baik itu yang afirmasi terus yang zonasi dengan ketidakpahaman mereka akhirnya mungkin disitu ada mis komunikasi,”Ungkap Muhamad Ali selaku Ketua Komite SMA Negeri 1 Gunung Putri.

Ali mengaku sudah menjelaskan bahwa terkait aturan dan afirmasi dan zonasi di tahun 2023 tersebut jaraknya hanya 905 meter.

“Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa aturan afirmasi, zonasi apalagi zonasi untuk tahun ini zonasinya jaraknya kurang lebih sekitar 905 meter artinya ke utara, selatan, barat dan timur ini yg harus dipahami oleh masyarakat,”

Lanjut ia mengatakan bahwa Sebenarnya permasalahannya cuman satu di kecamatan Gunung Putri itu harusnya ada 4 sekolah SMPN untuk bisa mengakomodir dan menampung masyarakat karena di kecamatan Gunung Putri jumlah penduduk masyarakatnya saja itu udah diatas 300ribu, 10 desa dengan dua sekolah yang ada sekarang itu sama sekali tidak menampung,” Ucapnya

“Jangankan kita bicara 50 persen mungkin sekitaran hanya menampung 40 persen yang bisa menampung sekolah SMA negeri”

Lalu Komite SMAN 1 Gunung Putri tersebut menuturkan bahwa ia berfikir untuk pemerintah dalam hal aturan tersebut seharusnya jika berbicara zonasi jangan berbicara jarak dan seharusnya berbicara perwrilayah.

Saat ditanya soal ada berapa jumlah calon pendaftaran PPDB yang diterima dengan yang ditolak melalui jalur zonasi tersebut.

“Kalau itu mungkin bisa ditanya langsung ke panitia atau humas, dari 355 itu 50% di zonasi dan 50% di afirmasi,”

Lalu saat ditanya terkait tuntunan masyaraka pada saat pertemuan tadi pagi soal 50% zonasi dan 80% itu warga Desa Bojong Nangka, dan itu dicurigai itu bukan warga Desa Bojong Nangka.

“Kalau itu kita tidak tau ya, karena siapapun yang mendaftarkan lewat jalur zonasi sistemnya mendaftarkan sendiri mungkin dari sekolah asalnya SMP atau dia sendiri online mengupload data-data yang dibutuhkan, kalau kami ya mungkin dari pihak sekolah tidak tau tidak mengerti,” jawabnya

Lanjut ia menjelaskan, tapi saya fikir, saya kan orang Bojong Nangka kalau 80% itu tidak mungkin karena dengan jarak cuman sekitar 900 meter, saya fikir mungkin tidak sampai 100 an orang Desa Bojong Nangka yang masuk ke sekolah ini.

Terkait ada salah satu titipan dan rekomendasi dari Kepala Desa Bojong Nangka yang berjumlah 6 orang tetapi ditolak juga oleh pihak Sekolah.

“Sejauh ini si saya belum tau, saya gak tau, sejauh ini saya tidak tau, kan tidak mungkin, masa iya dengan rekomendasi pak kades bisa diterima, memang kan aturan itu bukan dari Tingkat Desa atau Kecamatan, yang punya aturan ini tingkat provinsi,” (rn/ind)