Bantargebang – Salah satu perhatian serius terhadap kesehatan pemulung adalah dengan melengkapi peralatan kerja di masa pandemic Covid-19. Berkaitan dengan kondisi tersebut, Ditjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI memberikan bantuan alat pelindung diri (APD) pada pemulung sekitar TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu, Kota Bekasi, 18 Mei 2020.
Bantuan sebanyak 500 paket APD KLHK tersebut diserahkan pada Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI) dan Koalisi Persampahan Nasional (KPNas). Setiap paket berisi sepatu boots, masker, sarung tangan, kaca mata dan topi. Bantuan APB ini merupakan bagian bantuan besar yang diserahkan KLHK kepada sejumlah komunitas/lembaga, bank sampah, pemulung di seluruh Indonesia.
Menurut Rosa Vivien Ratnawati Ditjen PSLB3 KLHK, bahwa tujuan pemberian APD untuk membantu pemulung agar terlindungi dari dampak Covid-19. Pemerintah peduli terhadap pemulung dan mereka yang bekerja di sektor persampahan.
Ibu Vivien mewanti-wanti kepada bawahnya agar APD cepat didistribusikan dan cepat diterima supaya dapat melindungi mereka dalam bekerja. Ketika APD belum diterima APPI dan KPNas, Ditjen PSLB3 KLH menanyakan kepada Bagong Suyoto Ketua Umum APPI apakah APD sudah diterima, karena sudah disiapkan untuk komunitas pemulung.
Pernyataan Ditjen PSLB3 tersebut diperkuat oleh Novrizal Tahar Direktur Pengelolaan Sampah Ditjen PSLB3 KLHK, bahwa intinya pemerintah ingin memberikan perlindungan pada teman-teman sektor informal dalam kegiatan mengais, memilah dan mengolah sampah. Ia menginginkan agar sektor informal ini bagian integral dari pengelolaan sampah kota/kabupaten.
APPI, KPNas dan komunitas pemulung di Bantargebang mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Nurbaya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rosa Vivien Ratnawati Ditjen PSLB3, Novrizal Tahir Direktur Pengelolaan Sampah, Ari Sugasri Kasubdir Sampah Spesifik dan Daur Ulang dan seluruh staf KLHK. Bantuan APD tersebut merupakan bentuk kepedulian nyata KLHK terhadap kesehatan pemulung di masa pandemic Covid-19.
Dampak Sosial Ekonomi
Pembagian APD dilakukan di beberapa titik simpul, bahkan ke gubuk-gubuk pemulung. Bersamaan dengan kegiatan pembagian APD tersebut, APPI dan KPNas melakukan rapid assessment terhadap kondisi sosial ekonomi pemulung terbaru ketika wabah Covid-19 merebakdi Indonesia, termasuk di kawasan pembuangan sampah Bantargebang (18-21 Mei 2020). Karena pemulung sangat rawan terdampak limbah medis dan sampah bekas penanganan Covid-19.
Tim Rapid Assement terdiri Bagong Suyoto (Ketua), Rido Satrio (Dokuementasi), Kemas Komalasari, Masdi Kardiyo, Muhamad Hafifi (anggota). Dalam pelaksanaan penggalian informasi/data dibantu sejumlah ketua komunitas dan bos pemulung.
Bantuan APD dari KLHK kemudian dibagikan kepada pemulung dan para pekerja di sektor persampahan, seperti buruh sortir, pengangkut sampah, dll. Sebetulnya, fokus pembagian APD diarahkan pada pemulung baik lokal maupun pendatang, tetapi semua ingin ada perlindungan diri/kesehatan. Pokoknya, mereka tidak mau dianak-tirikan.
Bantuan 500 paket APD merupakan kerja konkrit, meskipun terlalu sedikit dibandingkan jumlah pemulung di sekitar TPST Bantargebang lebih 6.000 pemulung, sekitar TPA Sumurbatu 400 pemulung. Merupakan pemantik bagi stakeholders lain.
Hampir semua pemulung sangat senang dengan adanya bantuan APD KLHK. Sebab baru kali ini pemerintah memperhatikan pemulung. Anto (45 th) pemulung lokal di TPA Sumurbatu mengatakan, sangat senang menerima bantuan APD dari KLHK. “Apa pun bantuan yang diberikan kepada saya, saya terima. Saya senang pemerintah memperhatikan orang-orang kecil”, ujarnya.
Anto berharap pemerintah dapat membantu pemulung, terutama dari segi memperoleh pangan yang cukup di saat krisis. Bantuan pangan yang bisa mencukupi untuk beberapa bulan kedepan, misalnya sebulan sekali ada bantuan beras, minyak dengan jumlah cukup. Misal setiap bulan dapat 50 kg. Kondisi krisis ini belum tahu kapan akan berakhir dan ekonomi pulih?
Ati (35 th) pemulung perempuan asal Karawang di blok sebelah timur TPA Sumurbatu memperkuat pendapat Anto. Sebagian besar pemulung, terutama pemulung pendatang belum mendapat bantuan dari pemerintah. Pemulung pendatang dari Karawang, Indramayu, Bogor, Cirebon, Serang, Jakarta, Lampung, Solo, dll. “Bantuan dari pemerintah diserahkan Pak RT, Pak RW, sementara mereka tidak kenal kami pemulung. Makanya kami tidak pernah dapat”, katanya.
Namun, sekitar 35-40% pemulung sudah pulang kampung karena kondisi krisis akibat dampak Covid-19 dan mendekati Hari Lembaran Idhur Fitri 1441 H. Sebanyak 300 pemulung dari 500 penerima APD yang di-survey menyatakan terdampak sekali terhadap wabah Covid-19. Sehingga kondisi sosial ekonomi semakin menyedihkan sekali. Mereka sekarang yang terpenting bisa bertahan hidup, bisa makan. Sehingga harus mengais sampah tiap hari meskipun dihantui Covid-19 atau virus lain. Memang di sampah tempatnya berbagai penyakit dan bau busuk.
Mereka senang mendapat bantuan APD, tetapi lebih senang menerima Sembako, terutama beras, minyak goreng dan uang kontan untuk membeli lauk pauk. Maksudnya BLT. Seratus persen atau
300 pemulung yang di-survey ingin mendapatkan bantuan Sembako. Sebab yang dibutuhkan bisa makan cukup, apalagi yang memiliki keluarga besar (extended family). Mereka pun mau jika ada yang membantu pakaian layak pakai, apalagi pakain baru. Mereka berharap sekali adanya kepedulian pemerintah pusat, swasta dan para dermawan.
Kondisi parah tersebut diakibatkan oleh harga-harga pungutan sampah terjun bebas. Seperti harga sampah gabrugan/campuran pada kondisi normal mencapai Rp 1.200/kg, sekarang terjun sampai Rp 600/kg, belum lagi adanya potong 10-15%. Selain adanya wabah Covid-19, juga sebagian pabrik daur ulang tutup, bahkan buruhnya di-PHK. Beberapa bos/pelapak di kawasan Bantargebang pulang duluan karena modal menipis dan bangkrut. Mereka takut dikejar-kejar karena tidak bisa membayar barang setoran pemulung dan buruhnya.
Ada juga sampah gabrugan dijual dalam karung, bobot sekitar 50-60 Kg kini jatuh harganya, Rp 30.000, ketika kondisi ekonomi normal hingga Rp 70.000/karung. Demikian juga sampah yang telah dipilah terjun bebas, seperti PET dari Rp 4.500/kg jatuh hanya Rp 2.000/kg. Bahkan beberapa jenis plastik lembaran dan kantong kresek (PP/HD) tidak ada harganya. Saat kondisi baik harga plastik kresek Rp 500-600/kg kini harga Rp 200/kg, sudah jarang yang beli. Bahkan, sejumlah pelapak tidak mau membeli plastik lembaran. Dan juga hampir semua usaha penggilingan atau pencacahan plastik lumpuh dan tutup.
Pembenahan Mekanisme Bansos
Setelah adanya pemberitaan sejumlah media mainstream ibukota tentang kondisi sosial ekonomi pemulung pada pertengahan Mei 2020, pemerintah dan kalangan swasta semakin peduli dan berdatangan ke TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu memberi Sembako dan makan buka puasa. Ada yang menyerahkan langsung, dan ada yang melalui lembaga, komunitas pemulung atau Ketua RT dan RW.
Sayangnya, distribusi bantuan atau Bansos tidak merata. Prinsip pemerataan dan keadilan dihantui Covid-19. Pemberian bantuan Sembako atau makanan biasanya hanya di pos tertentu dan di pinggir jalan utama sehingga pemulung yang menyebar di pinggir-pinggir TPST/TPA tak tersentuh. Hal ini disebabkan, tidak adanya simpul-simpul distribusi Sembako. Mestinya ada pemetaan sebaran pemulung tempat tinggal pemulung, bisa bekerja sama dengan tokoh-tokoh pemulung, komunitas dan lembaga yang mengurus pemulung.
Bantuan Sembako yang melalui Ketua RT/RW yang diutamakan adalah sanak saudara, orang-orang dekat dan tokoh pendukungnya, kemudian baru rakyat, itu yang dikenalnya. Bahkan, yang menyedihkan ketika Bansos diterima, jumlah dan jenis barang sudah berkurang. Beberapa warga yang menerima rata-rata mendapat beras 5 kg, beberapa bungkus mie instan dan sardine. Sedang yang lain mengatakan, hanya memperoleh beras saja. Bansos lebih banyak bocor di tingkat Ketua RT/RW.
Temuan APPI dan KPNas, faktor utamanya ketidakberesan pembagian Bansos di sekitar TPST/TPA dipicu beberapa faktor, yaitu, pertama, karena kelangkaan data yang mengambarkan situasi sebenarnya (obyektif). Kedua, tidak ada transparansi dan akuntabilitas publik. Bansos diberikan secara sembunyi-sumbunyi, bahkan ada yang memberikan pada orang tertentu pagi
dini hari (pukul 01.00 WIB). Yang lebih parah lagi ada tokoh kampung kaya mendapat beberapa paket Sembako (paket merah putih, kardos, dan kantong plastik besar) sedang warga yang miskin malah tidak dapat hanya gigit jari. Ketiga, Ketua RT/RW melarang warga mengutik Bansos. Keempat, tidak ada pengawasan secara ketat dari pihak pemerintah dan pemberi Bansos. Bansosbocor di tengah wabah Covid-19.
APPI dan KPNas meminta agar pemerintah pusat menyusun data base yang akurat dan valid tentang profil pemulung di Indonesia dan setiap tahun diperbaruhi. Data tersebut berguna untuk menyusun kebijakan yang bagus dan apalagi ketika terjadi bencana dan wabah Covid-19 atau virus lainnya. Kedua, membangun sistem, model dan mekanisme penyaluran Bansos yang lebih transparan, akuntabel dan berkeadilan sosial. Ketiga, penyaluran dilakukan langsung tanpa membedakan pemulung lokal maupun pendatang. Keempat, adanya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang ketat dan serius.
APPI dan KPNas menekankan pentingnya menolong perekonomian sektor informal. Dalam pertahanan dan pemulihan ekonomi sektor informal, yakni pemulung, pelapak, pencacahan plastik dan daur ulang skala kecil menengah perlu mendapatkan stimulan pendanaan dari pemerintah pusat dan lembaga keuangan. Pada saat ini pemasaran dan stabilitas harga berbagai jenis sampah (plastik, kertas, logam/dll) sangat penting. Sektor informal merupakan salah satu penyangga dan penyelamat ekonomi nasional ketika kerjadi krisis. (20/5). (bagong)