web analytics

Komisi II Minta Penggunaan Tapping Box Genjot Peningkatan PAD Kota Bandung

Bandung SNP – Komisi II DPRD Kota Bandung mendorong pemerintah kota untuk terus melakukan evaluasi dan optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah, termasuk melalui pemanfaatan digitalisasi serta peningkatan pengawasan di lapangan.

Informasi terkait hal tersebut perlu disampaikan secara luas, termasuk melalui media sosial, agar masyarakat memahami kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

“Ini perlu terus disosialisasikan agar masyarakat memahami bahwa kontribusi yang diberikan akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan. Selain itu, pengelolaan juga harus terus dievaluasi agar hasilnya lebih maksimal dan optimal,” ujarnya, dalam Rapat Komisi II terkait Penggunaan Tapping Box untuk Meningkatkan PAD Kota Bandung, di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis, 16 April 2026.

Ia juga mendorong agar digitalisasi terus dikembangkan sebagai salah satu instrumen dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan. Dengan sistem yang lebih modern dan terintegrasi, potensi kebocoran dapat diminimalisir.

“Kami ingin ada kejelasan, misalnya dalam jangka waktu dua hingga tiga bulan, evaluasi seperti apa yang dilakukan dan sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan PAD,” katanya.

Ia juga menyoroti potensi sumber pendapatan lain yang belum tergarap optimal, termasuk dari sektor jasa seperti layanan servis kendaraan. Sektor-sektor tersebut memiliki potensi pajak yang cukup besar dan perlu dipertimbangkan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

Di sisi lain, Anggota Komisi II DPRD Kota Bandung, Sherly Theresia menilai bahwa penyajian data yang ada saat ini masih belum cukup tajam untuk menggambarkan dampak kebijakan secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa DPRD membutuhkan data yang lebih komprehensif, tidak hanya terkait jumlah titik pemasangan alat atau objek pajak, tetapi juga dampaknya terhadap peningkatan pendapatan.

Ia juga menyoroti adanya penurunan pendapatan di beberapa sektor meskipun jumlah pemasangan atau cakupan objek pajak meningkat. Hal ini harus menjadi bahan evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif.

Lebih lanjut, Sherly menekankan pentingnya mengejar potensi yang belum tergarap, seperti masih adanya objek pajak yang belum terpasang sistem pengawasan. Ia mencontohkan, dari total hotel yang ada, masih terdapat sekitar 30 persen yang belum terjangkau.

“Kalau dari sebelumnya 50 persen menjadi 70 persen, itu memang ada peningkatan. Tapi kita juga harus melihat dampaknya terhadap penerimaan. Kalau masih ada penurunan, berarti ada masalah yang harus segera diselesaikan,” ujarnya,sumber Humas DPRD Kota Bandung. (Napitupulu)