Cilacap – Pemerintah Daerah ( Pemkab ) kabupaten Cilacap menggelar Musrengbang RKPD 2024, dengan mengusung tema” Pemanfaatan Reformasi Birokrasi dan Daya Saing Daerah untuk mewujudkan Cilacap Yang Bersih Berbudaya Sejahtera” bertempat di Aula Diklat Praja jalan Sudirman, Cilacap,pada Senin (13/3).
Pada Musrenbang perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) kabupaten Cilacap 2024 kali ini, ada beberapa prioritas pembangunan 2024 yakni Tata kelola pemerintahan, perwujudan SDM berdaya saing, percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan peningkatan, kualitas infrastruktur serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Hadir dalam acara tersebut, ketua DPRD kabupaten Cilacap, Taufik Nurhidayat dan jajaran anggota DPRD Cilacap, unsur Forkopimda, Perencanaan Ahli Madya Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan BUMD/ BUMN, Perguruan Tinggi, Perbankan, ketua LPM serta tamu undangan lainnya.
PJ Bupati Cilacap, Yunita Dyah Suminar dalam Musrenbang RKPD 2024 menyampaikan terkait isu strategis yang menjadi pembahasan utama dalam Musrenbang RKPD 2024 ini.
Data Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah ( Bappelitbang/ Bappeda ) kabupaten Cilacap , isu strategis tersebut yaitu angka kemiskinan tahun 2022 tercatat 11,02 persen dan tingkat pengangguran terbuka 9,62 persen. Hal yang berkaitan erat dengan kesejahteraan yang juga membutuhkan kesejahteraan khusus yaitu prevalensi stunting yang masih tinggi yakni 17,06 persen, inflasi yang masih tinggi 6,81 persen dan bencana alam.
PJ Bupati, Yunita Dyah Suminar usai Musrengbang RKPD 2024 mengatakan,” Kabupaten Cilacap kalau kita melihat yang di sampaikan oleh Bappenas, yang perlu kita perhatikan 1. Kemiskinan 2. Pengangguran terbuka. Dua hal ini sangat berkaitan dengan kesejahteraan sambungannya pasti akan ke pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Bagaimana kita harus mengintervensi persoalan itu, kan ngga mungkin satu hari bisa selesai. Maka perlu prentah dan RPD tadi itu pentahapan 2023 sampai dengan 2026 kemudian diterjemahkan dalam RKPD kemudian nanti di Renja”. Ungkapnya.
Selain itu, terkait Prioritas jalan di kabupaten Cilacap Yunita mengatakan “kalau bicara prioritas jalan kabupaten itu kalau mau mulus itu ada Rp 880 Milyar, semua itu jadi mulus itu di rigit di beton atau di hotmix. Maka pentahapannya nanti akan bisa kelihatan kalau database nya jelas, termasuk hal lain yang sifatnya fisik atau infrastruktur tadi, infrastruktur tidak hanya jalan, irigasi juga drainase kemudian RTRW ” kata Yunita.
Yunita menambahkan, rumah yang harus dibangun, karena masyarakat memang rumahnya tidak layak huni,itu juga kita harus pasti. Ketika pemerintah pusat memberikan transfer ke daerah itu untuk akhir tujuanadalah kesejahteraan semua. Semua kalau punya database yang baik kalau tidak punya gimana cara mengintervensinya, bagaimana kita membantunya.
” Kalau semua databasenya baik maka intervensinya jelas, tapi kalau tidak punya data, stunting misalnya kalau tidak punya name by name adress bagaimana mengintervensinya”. Ungkap Yunita Dyah Suminar.
Sementara itu, Ketua DPRD Cilacap Taufik Nurhidayat mengatakankan, Musrenbang membutuhkan partisipasi masyarakat yang disalurkan oleh legislatif. Tujuannya agar rencana pembangunan yang disusun Bappeda komperhensif, mengingat dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berubah.
“Maka partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Regulasi memberikan ruang untuk itu. Pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan ‘atas kebawah, bawah keatas’, kata Taufik.
Adapun arah kebijakan pembangunan tahun 2024 yakni “Penguatan Reformasi Birokrasi dan Daya Saing SDM Didukung Inovasi Daerah dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Peningkatan Infrastruktur Berkualitas”. (JAS)
