Cilacap, SNP – Unit Pengelola Pendapatan Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (UPPD/Samsat) Kabupaten Cilacap adakan Rapat Koordinasi (Rakor) Samsat Budiman dan Samsat Corporate serta Aktivasi Samsat Budiman.
Rakor di gelar di Kantor Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Cilacap. Rabu (04/12)
Hadir sebagai pembicara Kepala Dispermades Cilacap, Bintang Dwi Cahyo yang diwakili Sekretarisnya, Adi Prabowo dan dihadiri Kepala UPPD Cilacap, Fatmawati, Perwakilan Bank Jateng, Bagus dan dari Jasa Raharja, Harry serta dihadiri Bintara Urusan (Baur) Samsat Cilacap, Haryono dengan peserta Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kabupaten Cilacap.
Pada kegiatan tersebut, Bumdes yang pembayaran transaksinya tertinggi ke 5 tingkat Propinsi Jateng, periode 1 januari-30 Juni 2024 mendapatkan hadiah.
Hadiah diberikan kepada Bumdes Karya Makmur, Desa Sikanco, Kecamatan Nusawunguyang diserahkan oleh Kepala Bapermas melalui Sekretaris Dinas, Adi Prabowo.
Selain itu, ada 3 penghargaan dari UPPD Cilacap diberikan kepada Bumdes Kategori transaksi pembayaran tertinggi se-Kabupaten Cilacap periode 1 Januari-30 Oktober 2024, yakni Juara 1 Bumdes Sumber Kahuripan, Desa Kuripan Lor, Kecamatan Kesugihan, Juara 2, Bumdes Karya Makmur Desa Sikanco, Kecamatan Nusa Wungu, dan Juara 3 diraih oleh Bumdes Genta Makmur, Desa Gentasari, Kecamatan Kroya.
Saat di temui usai acara, Kepala UPPD Samsat Cilacap, Fatmawati, mengatakan, bahwa Samsat Budiman yaitu ketaatan wajib pajak khususnya masyarakat yang taat pajak.
“Alhamdulillah di Kabupaten Cilacap tersupport untuk taat pajaknya, apalagi di kabupaten Cilacap itu, yang tiap bayar pajak di Samsat Budiman ini termasuknya tinggi, karena dari Kabupaten Cilacap itu ada Bumdes, khususnya untuk pembayaran pajak transaksi yang terbanyak ranking 5 seprovinsi Jawa Tengah,”ujarnya.
Bumdes desa Sikanco, Kecamatan Nusawungu menurut Fatmawati raih rangking 5 se-Propinsi Jawa Tengah transaksi yang terbanyak. Ini merupakan pionir dari Samsat Budiman atau Bumdes yang terkait dengan tingkatan taat pajak dari masyarakat.
“Pajak pendapatan di wilayah Cilacap ini karena dari Samsat Budiman atau BUMDES maupun pembayaran langsung ke Samsat, baik itu Samsat keliling, Paten, Samsat pembantu di Majenang ini peningkatannya juga sudah meningkat,” tandasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, tetapi karena kita sudah ada target sebesar Rp 262 Milyar namun sampai sekarang tanggal 4 Desember baru tercapai sekitar 72, 2 persen.
“Kita akan terus berusaha untuk memenuhi target, dan saat ini sedang ada kegiatan sengkuyung piutang itu dari Bapenda atau tim Samsat di Jawa Tengah. Ini merupakan kerjasama penanganan piutang di Kabupaten Cilacap se-Provinsi Jawa tengah, tapi ini untuk kabupaten,” ungkap Fatmawati.
Ia menambahkan, sedang proses untuk hasil dari penagihan lewat sengkuyung yaitu dari distribusi data piutang itu formulirnya Surat Pendataan dan Informasi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (SPIT PKB ) itu dari provinsi ke kabupaten yang diwakili Bapenda Kabupaten Cilacap, kemudian di distribusikan ke camat setelah camat nanti di distribusikan lagi untuk pelaksanaan penanganan piutang atau penagihan hutang ke desa Sampai RT RW.
“Untuk data yang sudah masuk, kami memang konfirmasi untuk pendataan itu sudah terlaksana sampai sekarang, tetapi belum semuanya untuk SPIT PKB itu dikembalikan data konfirmasinya,” jelasnya.
Fatmawati mengatakan, mengenai target yang masih kurang tersebut, dari UPPD itu melaksanakan adanya program program Samsat Jawa Tengah yang tadi kami sampaikan masih ada tiga hingga batas waktunya 19 Desember.
Program Jawa Tengah yang pertama yaitu pembayaran bebas biaya progesif, kedua biaya balik nama baik itu provinsi di dalam maupun di luar provinsi, ketiga diskon pembayaran pajak bagi kendaraan roda dua, diskonnya 5 persen dan roda empat diskonya 2,5 persen bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu.
“Untuk saat ini kami ada satu desa yang masuk daftar merah. Kami kategorikan merah karena dari Bumdes itu sama sekali tidak bertransaksi, jadi bagaimana cara upaya BUMDES masing masing,” jelasnya.
Ia menambahkan, untuk Kabupaten Cilacap yang sudah kerjasama sudah 33 BUMDES, ada dua tambahan yang corporate. Ada satu memang yang sama sekali dari penilaian sejak Januari sampai Oktober, jadi kami berharap untuk mensupport pengurus Bumdes agar nanti bisa untuk meningkatkan PAD dan juga pendapatan dari Bumdesnya sendiri, kalau misalkan satu tidak disupport.
” Mudah mudahan setelah ada tim support dari tim Samsat Cilacap akan meningkatkan, yang tadinya belum aktif sama sekali, besok bisa ada support atau kegiatan dari pengurusnya jalankan atau transaksinya bisa dijalankan untuk pajak kendaraan,” ujarnya.
Ia menghimbau, agar masing masing Bumdes berkreasi, berinovasi untuk menarik wajib pajak se- wilayahnya. Nanti kalau di luar wilayah bisa dengan cara yang beraneka ragam memberikan souvenir penghargaan dengan bentuk apapun, yang ringan dari Bumdes itu supaya berupaya. Dan untuk Bumdes satu ini, yang sama sekali tidak ada transaksinya, kami juga memberikan kesempatan.
” Walaupun nanti memang benar benarr dari Bumdes tidak sama sekali berupaya, ya mohon maaf, karena kami harus bertindak. Memang tidak ada sanksi, tapi kami langsung memutuskan kerjasama”,ungkap Fatmawati. (JAS)
