Cilacap SNP – Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rahman resmi melantik delapan (8)PNS menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah kabupaten Cilacap.
Pelantikan ini dilakukan setelah melewati proses panjang dan mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara ( BKN).
Pelantikan berlangsung di ruang Prasanda, yang dihadiri Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rahman, wakil bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, Forkopimda dan pejabat Pemkab Cilacap.Jum at (27/11)
Pejabat yang di lantik yakni, Sapta Giri Putra, (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), Hasannudin (Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB) serta Farid Rijanto (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian).
Buddy Haryanto (Kepala DInas Komunikasi dan Informatika), Budi Narimo (Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga), Heru Kurniawan (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Oktrivianto Subekti (Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) dan Rochman (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja).
Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rahman, meminta 8 Pejabat yang telah di lantik untuk mendukung dan mensukseskan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati.
“Secara umum, bisa membantu visi, misi kita, kemudian bisa membantu program-program Forkopimda semuanya, dimana Forkopimda juga akan membantu pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain itu, Bupati juga mendorong masing-masing OPD, khususnya yang menjadi sasaran program pemerintah pusat agar mendukung dan mengawal.
“Ada beberapa dinas yang menjadi sasaran program Pak Presiden, ini harus benar-benar dikawal, terus kemudian ada percepatan,” ungkapnya.
“Kita juga mendorong OPD-OPD ini, 8 orang harus aktif menyerap anggaran dari pusat karena Pak Presiden menyampaikan banyak anggaran didistribusi ke Kementerian-kementerian. Sehingga harapannya tolak ukur kinerja kami, mereka aktif jangan hanya bersurat,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan terkait proses seleksi terbuka (open bidding) sebelumnya, dilakukan secara transparan, terbuka dan profesional. Ia menegaskan tidak ada praktik jual beli jabatan dalam seleksi tersebut.
“Saya tegaskan tidak ada jual beli jabatan dan tidak satu rupiah pun diterima lewat siapapun dalam proses open bidding 8 dinas yang sudah diumumkan,” jelas Syamsul.
Menanggapi masih adanya kekosongan jabatan di lingkup Pemkab Cilacap, Syamsul menyampaikan akan mengusulkan terlebih dahulu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ia memastikan di akhir tahun, kekosongan jabatan sudah tidak ada lagi dan dalam waktu dekat segera diisi. “Kalau kita targetkan mungkin di minggu pertama, maksimal di minggu kedua di bulan Desember insyaallah sudah terisi,” pungkasnya. (JAS)
