Cilacap SNP – Masih dalam suasana Hari Tani 2026, massa yang terdiri petani, nelayan serta mantan buruh migran mendatangi gedung DPRD Cilacap, Senin pagi hingga sore. (29/9).
Mereka melakukan orasi dengan berbagai macam tuntunan dan kecaman. Diantaranya terkait tanah di Gragalan desa Ujungalang, dan di pesisir pantai Widara Payung serta lingkungan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan lain lain.
Mereka ditemui oleh wakil ketua DPRD Cilacap dari Partai Gerindra, Suyatno, waki ketua DPRD Cilacap dari Partai Kebangkitan Bangsa, kepala BPN/ ATR kabupaten Cilacap Andri Kristanto, S. Kom. M.T, QRMT serta kepala instansi pemerintah daerah kabupaten Cilacap beserta kabarnya.
Usai orasi massa dipersilahkan memasuki ruang rapat untuk beraudensi.
Wakil ketua DPRD Cilacap, Suyatno menyampaikan apa saja yang menjadi aspirasi warga Gragalan, Kampung Laut, dusun Winong, Karangkandri kecamatan Kesugihan hingga warga pesisir pantai Widara Payung.
“Ini kita menyamakan persepsi, beliau menyampaikan aspirasi kemudian curhatan berbagai persoalan yang ada di kabupaten Cilacap, tentunya kami menerima dengan senang hati,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menuturkan, “Ini kita ada keterbukaan, kita didampingi oleh OPD OPD terkait, termasuk ini kepala BPN Cilacap ya, kita menyambut aspirasi,” tuturnya.
Ia menambahkan, karena itu adalah warga kita dan saya sebagai wakil rakyat tentunya harus menerima aspirasi yang mereka sampaikan.
“Nantinya kita minta waktu untuk diberi kesempatan untuk mengatur lagi, jadi nanti yang berhubungan dengan kesehatan mestinya komisi D, pendidikan, kesehatan, kemudian hukum dan kemasyarakatan tentunya komisi A dan lain-lain seperti itu,”terangnya.
Dalam audensi tersebut banyak sekali tuntutan dan yang paling prioritas dari DPRD, yaitu lahan batas di kampung Laut antara warga dengan Lapas terhadap adanya tanah timbul, kemudian PLTU ada pencemaran lingkungan, abrasi kemudian solusi dan lain-lain, termasuk tanah pesisir di sepanjang pantai itu, yang selama ini memang menjadi tanah TNI, karena itu daerah teritorial menjadi tanah TNI.
“Nah itu digugat oleh warga masyarakat karena selama puluhan tahun sudah dikelola oleh warga masyarakat,” jelas Suyatno.
Sementara itu, kepala Badan Pertanahan Nasional kabupaten Cilacap, Andri Kristanto , S. Kom, M.T, QRMT, mengatakan, “Kalau masalah konflik agraria itu kan sudah sering saya sampaikan, tadi sudah disampaikan kampung Laut ini, Alhamdulillah jadi mendapatkan respon positif dari para pimpinan DPRD, nanti rencananya kita bareng-bareng, bersinergi untuk turun mengecek lapangan, nanti semua saja dari komisi A sampai komisi D dan sebagainya,” ujarnya.
“Jadi kami berharap, nanti kita setelah bareng-bareng, juga melibatkan OPD yang terkait, sedikit demi sedikit kita mencoba mengurai peta permasalahannya, gimana juga kita tetap harus berkoordinasi dengan Provinsi sampai ke Jakarta, ini kan juga dari Kementerian di pusat, karena ini permasalahan kompleks, itu juga harus ikut, apa mencarikan solusinya. Itu aja dari saya,” pungkas Andri Kristanto. (Jas)
