Bandung SNP – Pemerintah Pusat mengucurkan Dana BOS ke semua Sekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD) begitu juga untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) termasuk untuk Sekolah Lanjutan Atas atau Sekolah Kejuruan (SMK) untuk Biaya Operasional Sekolah supaya orang tua murit tidak dibebani.
Pada kenyataanya banyak sekolah sekolah swasta yang masih memungut dari orangtua dengan alasan anggaran yang di terima sekolah dari Pemerintah belum mencukupi anggaran Dana BOS Pusat yang bersumber dari APBN maupun anggaran BPMU atau yang disebut BOPD yang bersumber dari (APBD) angaran dari provinsi untuk pembayaran gaji Guru Honor diduga anggaran fiktif di SMK Majalaya yang di pimpin Kepala Sekolah Rudi.
Beberapa minggu yang lewat Wartawan Swara Nasional Pos melayangkan Surat konfirmasi tertulis ke SMK Majalaya tanggal 13 Mei Tahun 2025 beliau tidak ada merespon, bahkan sudah 5 kali didatangi Wartawan Swara Nasional Pos ke sekolah tidak pernah ada Kepala Sekolahnya? Setiap ditanyakan bagian Humas dan guru-guru menjawab “Belum datang bang” itu aja jawaban yang singkat kepada Wartawan.
Diduga sengaja Kepala Sekolah tidak mau bertemu Wartawan dan LSM dikarenakan sudah merasa bersalah, bahkan Wartawan Swara Nasional Pos mewawancarai beberapa orangtua murid yang datang setiap hari ke sekolah untuk menebus ijazah, dikarenakan pihak sekolah masih menahan ijazah akibat belum membayar tunggakan yang masih ada.
Padahal Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah memperingati semua kepalah sekolah supaya ijazah tidak boleh ditahan oleh pihak sekolah.
Menurut narasumber atau informasi dari masyarakat yang bisa dipercaya yang tidak mau disebut namanya, bahwa ijazah siswa masih banyak yang ditahan oleh pihak sekolah apabila belum membayar tunggakan yang masih ada.
Gubernur Jawa Barat memerintahkan pihak Audit Dana BOS dan pihak penyidik kejati Jawa Barat perlu memeriksa anggaran Dana BOS SMK Majalaya diduga anggaran Dana BOS tersebut sudah di KKN oleh Kepala sekolahnya dan Bendahara Bagian Keuangan. (Team) (bersambung)
