Bandung Barat SNP – Menjadi sorotan publik ketika satu sekolah mendapatkan 2 kali bantuan dalam setahun. Hal ini tertuju ke salah satu sekolah yang untuk rehab saja mendapatkan Rp. 1.400.000.000, belum selesai Rehab tersebut sudah dapat lagi RKB lagi sebesar Rp. 574.000.000 lagi sungguh luar biasa,” tegas A. Sutisna salah satu warga di seputaran Bandung Barat ke tim Swara Nasional Pos.
A. Sutisna pun memaparkan bahwa, “Hal ini sangat memantik ke cemburu sosial dengan beberapa sekolah di seputaran Jawa Barat ini. Karena diduga kebijakan Disdik Provinsi dan pihak PPKnya hanya memihak ke sekolah-sekolah tertentu saja.
Mungkin ada unsur kepentingan dalam pemberian bantuan tersebut. Atau ada dugaan hal hal lain yang mengarah ke bagi bagi kue mungkin.” paparnya.
Tim Swara Nasional Pos pun mencoba konfirmasi ke sekolah tersebut, namun tidak ada satu pun pejabat sekolah yang bersedia untuk memberikan penjelasan tersebut. Dengan alasan sedang rapat dan dinas luar.
Sementara sekolah SMAN 1 Cililin ini setahun lebih tidak ada kepala sekolah defenitifnya. Selama mendapatkan bantuan ini kepala sekolahnya tetap PLT. Kepala Sekolah PLT tersebut tidak pernah mau dimintai keterangan oleh tim SNP. Berulang kali dihubungi melalui telepon selulernya tetap tidak di angkat.
Patut eiduga Kepala Sekolah tersebut menghindar dari kunjungan para kontrol sosial. Atau kuat dugaan proyek bantuan tersebut menjadi lahan obyek buat para Kepala Sekolah PLT tersebut.
Salah satu Komite SMAN di Jawa Barat yang tidak mau namanya dipublikasikan menyebutkan bahwa “Kebijakan Disdik Provinsi Jawa Barat ini sangat lah mencederai hati kami selaku komite yang mewakili orang tua. Karena sekolah yang masih layak terus mendapatkan batuan Rehab, RKB dan bantuan lainnya.
Sementara beberapa sekolah masih banyak yang sudah bertahun-tahun tidak mendapatkan bantuan tersebut. Sehingga pihak sekolah dan orang tua terpaksa bahu-membahu merehab sekolah itu dengan mengumpulkan bantuan sukarela dari orang tua.
Tetapi SMAN 1 Cililin ini masih layak juga tetap saja mendapatkan bantuan dari Disdik. Sungguh tidak adil dan ada dugaan pilih kasih. Atau ada dugaan kongkalikong atau bagi bagi fee. Mungkin karena ada hal hal lain? ini sangat mencederai hati kami selaku orang tua.,” Tegasnya.
Asep S salah satu anggota LSM menegaskan, “Agar Disdik Provinsi jangan pilih kasih dalam pemberian bantuan tersebut. Jangan karena di sekolah itu ada kekua MKKS atau apapun jabatannya sehingga sekolah itu saja selalu yang mendapatkan bantuan. Semua sekolah itu sama dan semua siswa/i itu sama haknya. Jangan pilih pilih kasih lah!!
Hal ini akan kami kawal dan usut tuntas. Kami berharap agar anggota DPRD Provinsi Jabar dan Inspektorat Jabar segera audit kembali penggunaan anggaran yang disalurkan Disdik Provinsi Jawa Barat tersebut. Agar APBD tersebut terarah dan tepat sasaran.
Jangan sampai menjadi lahan korupsi yang sangat mencederai hati rakyat. Mohon BPK dan dewan DPRD provinsi Jabar cek dan segera ditindak lanjuti kebijakan yang diduga ada indikasi bagi-bagi fee tersebut.” Tegas Asep S ke tim Swara Nasional Pos. (M.Napitupulu)
