Bogor SNP – Program Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Bogor, yang diberi nama Rp 1 miliar 1 desa atau disebut SamiSade, tahun anggaran 2024 resmi dimulai. Peluncuran program SamiSade tahun anggaran 2024 dipusatkan di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Rabu (31/07).
“Semangat utama adanya program bantuan keuangan infrastruktur desa atau Samisade untuk mengakselerasi, mempercepat kemajuan pembangunan infrastruktur desa. Makanya saya minta kepala desa memanfaatkan dana bantuan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan,” harapnya.
Asmawa, bangga di Kabupaten Bogor, bisa memberikan bantuan keuangan infrastruktur desa sebesar Rp 1 miliar 1 Desa, sebab di daerah lain belum tentu bisa.
“Camat saya minta melakukan fungsi pengawasan, pendampingan dan asistensi kepada pemerintah desa, karena camat adalah kepanjangan tangan bupati di wilayahnya masing-masing,” tegas Asmawa.
Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu menjelaskan ” bahwa kegiatan tersebut memastikan memberikan penekanan semangat program Samisade dengan tujuan Percepatan, yaitu Percepatan Infrastruktur yang ada di Desa.
“Baik itu dalam rangka membuka eksibilitas jalan, maupun perbaikan infrastruktur lainnya seperti sanitasi dan infrastruktur Pemerintahan,” ucap Asmawa Tosepu.
Oleh karena itu, ia menitipkan program kegiatan tersebut sampai selesai dan dilaksanakan secara akuntabel, dapat dipertanggung jawabkan dan transparan, serta melibatkan semua stakeholder termasuk masyarakat karena bersifat swakelola. Agar terdapat dua Swakelola yang didapatkan di Desa.
“Yang pertama, kualitasnya pasti lebih bagus karena yang mengerjakannya warga masyarakat sendiri untuk kebutuhan atau kepentingan masyarakat itu sendiri,” ungkapnya.
“Yang kedua, adalah tentu secara ekonomi akan terjadi peningkatan kesejahteraan, karena warga masyarakat yang mengerjakannya itu pasti akan mendapatkan gaji dari kegiatan tersebut, jadi itu maksudnya,” lanjutnya.
Disamping itu, lanjut Asmawa Tosepu menuturkan, ia menitipkan agar Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa tersebut harus bisa dirasakan manfaatnya khususnya untuk Masyarakat Desa itu sendiri.
“Karena apapun itu sudah melalui proses yang panjang, dimulain proses musyawarah ditingkat Desa sampai penetapan di DPRD. Oleh karenanya mati manfaatkan bantuan keuangan ini seefektif dan seefisien mungkin,” paparnya.
Lalu ia mengatakan, bahwa sudah menegaskan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk melakukan Evaluasi atas pelaksanaan dua tahun serta berjalan ditahun ini, agar bisa melihat sejauh mana eksibilitas dari program Samisade tersebut.
“Mudah-mudahan hasil dari evaluasi menunjukkan bahwa perlu kita lakukan suntikan tambahan lagi. Sehingga terasa manfaatnya dari Samisade itu sendiri, tentu hasil evaluasi yang menentukan,” tuturnya.
Saat di konfirmasi media, terkait apakah pemerintahan Kabupaten Bogor memperbolehkan jika suatu saat nanti pengerjaan Samisade tersebut memakai pihak ke ketiga untuk mengerjakannya.
“Sekarang kita lihat mekanisme nya, mekanisme kegiatan itu bisa, pertama kita bisa kedepankan Samisade ini dengan masyarakat yang mengerjakan tapi kemudian, ada kemungkinan kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat tidak tersedia, maka harus melalui pihak ke tiga ,” paparnya
“Sekarang yang pasti, bahwa kita pastikan adalah mekanismenya itu harus benar jangan diluar mekanis yang ada,” lanjut Asmawa Tosepu.
Dan ia mengatakan terhadap pencairan yang memakai aplikasi, Aswama mengatakan, bahwa seluruh pemerintahan Desa di Kabupaten Bogor sudah memahami perkembangan teknologi informasi, karena semua proses pencairan sudah hampir melalui informasi dan sudah aplikasi.
“Jadi, tidak ada masyarakat di sisi (tidak paham teknologi) itu sebenarnya, Samisade ini sudah tahun ke lll dan sudah punya pengalaman dua tahun, Alhamdulillah sudah berjalan semua. Hanya tinggal, kemudian peran camat dalam hal ini kepala wilayah di kecamatan memberikan atensi pendampingan, itu saja,” jelasnya. (Indri)
