Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor, berkomitmen ikut dalam upaya mengantisipasi krisis pangan dunia, dengan mengalokasikan 20 persen dari anggaran Dana Desa (DD) untuk sektor ketahanan pangan.
Yang 20 persen DD tersebut diberikan kepada kelompok tani (Poktan) yang belum pernah menerima bantuan ketahanan pangan dari pemerintah.
Pengalikasian DD yang 20 persen itu untuk sektor ketahanan pangan, seperti pertanian dan peternakan, melalui musyawarah rencana pembangunan desa ( MusrembangDes)
dan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 tahun 2021 tentang 🤦 APBN.
Sekdes Pabuaran Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Wahyudin S.Pd saat di konfirmasi Awak Media”
Meski begitu, Wahyudin menegaskan, DD yang digunakan tidak boleh berbenturan atau digunakan untuk program yang telah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bogor.
“Jadi tidak bisa tumpang tindih. Kalau sudah dianggarkan dalam APBD, tidak bisa pakai DD. Jadi DD itu untuk program kegiatan yang baru dan untuk ketahanan pangan disini kami alokasikan untuk mesin traktor, budi daya jamur dan alat semprot dan yang lebih efektif kami menyediakan lahan untuk para petani menanam, nanti benih benihnya di beri oleh kelompok, lahan atau kampung ketahan pang itu berlokasi di wilayah Rt 06/03,” ujarnya.
Sekdes menambahkan” penerima program ketahanan pangan sebesar 20 persen dari DD itu harus berdasarkan kesepakatan pada Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dan ditandatangani pihak kecamatan.
“Utamanya adalah hasil musyawarah desa, supaya tidak ada efek samping makanya kita minta seluruh camat agar mengirimkan stafnya saat musdesus, dan hasil musdesus itu dibuat berita acara,” kata sekdes.
Sebagai informasi, alokasi pagu dana desa Tahap II 2022 itu di alokasikan untuk ketahanan pangan 20%, penyaluran BLT-DD 40%, Penanganan Covid-19 8% dan untuk yang 32% itu di buat fisik atau kewenangan desa. (Ade/ind)
