Bogor SNP – Pengerjaan fisik Bendungan Cibeet dan Cijurey di Tiga (3) Kecamatan Cariu, Tanjung Sari dan Sukamakmur Kabupaten Bogor provinsi Jawa Barat dikebut saat ini baru mencapai Dua (2) persen dan Cijurey Tujuh (7) persen.
Pasalnya permasalahan pembebasan lahan yang sebelumnya menghambat progres tersebut hingga kini belum tuntas.
Disisi lain masyarakat yang terus berharap dan menunggu agar pembayaran pembebasan lahan itu dibayarkan karena ada masyarakat yang sudah 100 persen setuju menyerahkan tanahnya untuk pembangunan Bendungan tersebut, namun ganti Untung yang tidak kunjung dapat hingga sekarang.
Hal ini diakui oleh beberapa masyarakat yang terdampak pembebasan lahan Bendungan Cibeet Cariu Dan Bendungan Cijurey. Senin (28/10)
Seperti disampaikan oleh Inisial A, 53 asal Kecamatan Cariu mengaku bahwa hingga kini belum ada yang bisa memberikan kepastian kepada masyarakat soal pembayaran ganti rugi lahan yang di beli Pemerintah untuk pembangunan Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey.
“Kemarin sudah tahap Satu (1) tapi untuk tahap dua kami belum dapat impormasi yang akurat kapan sampai sekarang kita belum menerimanya. Bahkan kelompok kami yang terdampak sudah sering menanyakan, tapi tidak ada kepastian. Dan dibilang juga kami ini cerewet, padahal mereka yang tidak berikan kami penjelasan pasti,” ucapnya.
Meskipun tanahnya hanya terdampak sedikit akan tetapi itu tetaplah haknya untuk menagih. Maka dari itu pihaknya terus memastikan pada pihak Desa Cariu dan BPN Bogor terkait ganti Untung tersebut.
“Kami sering nanyain ke Desa juga ke orang BPN tapi kemudian dijanjikan segera dan tidak tahu kapan”, keluhnya.
Sementara Romi Sikumbang Ketua DPC LSM Penjara Bogor Raya yang selalu intens menyoroti persoalan Proyek Bendungan Cibeet juga meminta kepastian terkait pembayaran lahan warga untuk tahap 2 yang beberapa waktu lalu sempat diutarakan dan dijanjikan oleh pihak satker kontruksi,
“Waktu tahap 1 kemaren pihak Satker Kontruksi janji Dua Minggu akan ada lagi pembayaran untuk lahan warga yang sudah dibebaskan, hal itu harus bisa dipastikan dan dipertanggungjawabkan kapan dan tanggal berapa, Jangan janji tapi bukti tidak ada kasian masyarakat selalu di PHP terus”, tegasnya.
Dirinya yang juga merupakan Aktivis Sosial juga menyayangkan sikap satker kontruksi yang menyampaikan hal itu sepatutnya Satker lahan yang punya kewenangan soal itu.
“Satker lahan kemana? kok malah satker kontruksi yang menyampaikan soal pembayaran selanjutnya, Terkesan Satker lahan lepas tanggung jawab kerjanya gak proporsional banget”, ungkapnya. Selasa (29/10).
Menurutnya harusnya pembebasan dan pembayaran lahan bendungan dilakukan secara simultan dengan tanggal dan pembayaran yang tepat dan jelas, sehingga informasi ini dapat di akses dimasyarakat dengan baik dan benar, hal ini juga agar masyarakat tidak terjebak oleh Makelar atau Biong tanah.
“Kami ingin masyarakat mendapatkan pembayaran yang layak sehingga ganti untung atas pembayaran lahan bendungan Cibeet dan Cijurey dapat benar benar dirasakan masyarakat yang terkena dampak bendungan”, tutupnya.(Ind)
