Bogor SNP – Proyek Pembangunan Bendungan Cibeet yang berada di kecamatan Cariu yang dikerjakan selama 1,860 hari yang di mulai September 2023 yang akan di pastikan selesai pada akhir tahun 2028 berpotensi tidak sesuai target hingga diduga terancam berhenti.
Waduk Cibeet telah dibangun dengan lahan seluas 1.700,26 hektar yang terjadi di delapan desa yang ada di dua kecamatan, yaitu Tanjungsari dan Cariu kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
Pasalnya hingga saat ini di Oktober 2024 progres pekerjaan baru berjalan hanya sekitar 2 Persen. Karena disebabkan masih terkendala pengadaan lahan. Sehingga memicu aktivis geram.
Yang menyoroti permasalahan ini, Romi Sikumbang Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat telah memantau Kinerja Aparatur Negara (LSM Penjara) mengatakan bahwa terjadi lambatnya progres pekerjaan akibat pengadaan lahan yang dikerjakan oleh Satker lahan/PPK lahan dan BPN kabupaten bogor karna diduga tidak profesional.
“Kami menduga satker lahan/PPK lahan juga pihak BPN tidak serius dalam bekerja dan tidak profesional sehingga pengadaan lahan masih banyak kendala”, ujarnya, Rabu (9/10).
Lanjutnya berdasarkan informasi yang terjadi di lapangan bahwa dari September 2023 hingga sekarang Oktober 2024 progres pekerjaan baru mencapai 2 Persen .
“Informasi ini yang kami dapat bahwa progres pekerjaan yang saat ini dikerjakan oleh pihak PT Nindya Karya baru dapat 2 persen sementara pekerjaan hampir setahun”, katanya.
Romi menduga PPK lahan ini yang menjadi bagian dari satuan kerja lahan yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR tidak mampu bekerja dan tidak profesional sehingga menghambat perusahaan perusahaan pemenang tender untuk mengejar target.
“Satker lahan/PPK lahan diduga tidak profesional dan pihak Satker lahan/PPK lahan harus bertanggung jawab soal lambatnya proyek pembangunan Bendungan Cibeet ini yang dikerjakan oleh perusahaan kontraktor sehingga terhambat”, jelasnya.
Menurut Romi yang juga sebagai Aktivis Sosial hal ini telah memicu terjadi kerugian anggaran negara serta kerugian anggaran operasional di semua sektor pihak kontraktor.
“Ini adalah bentuk bukti dari dugaan ketidakmampuan pihak PPK lahan dan BPN dalam pembebasan lahan sehingga menambah sederet permasalahan yang telah terjadi dilapangan”, tegasnya.
Maka dari itu kata Romi pihaknya telah mendesak kementrian PUPR mengkaji ulang struktur organisasi satker lahan/PPK lahan segera dibenahi agar tidak timbul permasalahan ini agar cepat bisa diatasi dan menekan PPK dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) kabupaten Bogor agar segera menyelesaikan berkas lahan warga yang sudah dibebaskan sehingga dapat bisa diproses dan dilakukan pembayaran.
“Kami mendesak PUPR me-replace (menganti) pihak satker lahan dan PPK lahan agar mereka bisa bertanggung jawab atas buruknya progres pekerjaan pembangunan Bendungan Cibeet ini, untuk BPN berkas lahan yang sudah masuk harus segera diselesaikan agar lahan masyarakat bisa segera dibayarkan” imbuhnya.
Untuk diketahui menurut data dari Kementerian PUPR, untuk Paket I Bendungan Cibeet dikerjakan oleh penyedia jasa PT Nindya Karya-PT Adhi Karya-PT Bahagia Bangun Nusa (KSO) yang meliputi pekerjaan urugan kiri bendungan utama dan bangunan pengelak.
Paket II dikerjakan oleh pihak kontraktor PT PP-PT Marfri Jaya Abadi-PT Daya Mulia Turangga (KSO) yang meliputi pekerjaan bendungan utama (kanan), bangunan fasilitas umum, dan jalan akses. Paket III dikerjakan oleh pihak PT Waskita Karya-PT Bumi Karsa-PT KPR (KSO) yang meliputi bendungan utama (tengah), bangunan pelimpah, dan pengambil.
Bendungan Cibeet dibangun di Kecamatan Cariu dengan luas genangan sebesar 735,61 hektare (ha) yang dapat menampung volume efektif sebesar 22,53 juta meter kubik, volume tampung mati sebesar 28,75 juta meter kubik, dan volume tampung total sebesar 97,53 juta meter kubik. (Arga/ind)
