Cilacap – DPRD Cilacap menggelar Rapat Paripurna mengenai Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)Kabupaten Cilacap tentang APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023, bertempat di ruang rapat Paripurna DPRD jalan Sudirman Cilacap, Jumat (09/09)
Hadir dalam acara tersebut Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji, Ketua DPRD Cilacap,Taufik Nurhidayat, wakil ketua DPRD Cilacap, Sindy Syakir, Purwati, Syaiful Musta’in, serta para anggota DPRD Cilacap,Sekretaris Daerah Awaluddin Muuri, pejabat Forkopimda, pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Dalam rapat Paripurna tersebut Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji, menyampaikan Raperda Cilacap Tahun Anggaran 2023, fokus pada pemantapan infrastruktur dan pemulihan ekonomi berkelanjutan di dukung penguatan SDM dan daya saing daerah.
“Prioritas pembangunan Kabupaten Cilacap tahun 2023 akan difokuskan pada pemantapan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan keberlanjutan hidup, peningkatan pemulihan ekonomi untuk percepat pengurangan kemiskinan, pengangguran dan ketahanan sosial serta penguatan pemberdayaan keluarga, peningkatan kualitas hidup dan penguatan SDM yang berdaya saing, perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta pemantapan kondusivitas wilayah dan penguatan ketahanan bencana”, Ungkap Tatto Suwarto Pamuji.
Selanjutnya Bupati Cilacap menyerahkan Raperda APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 kepada Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nurhidayat. Dari total rencana pendapatan daerah sebesar 2,795 triliyun rupiah setelah dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan sebesar 2,930 triliyun rupiah, maka RAPBD Tahun Anggaran 2023 mengalami defisit sebesar 134,84 milyar rupiah. Defisit tersebut direncanakan akan ditutup dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2022.
RAPBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 akan disetujui selambat-lambatnya akhir bulan November 2022.
Usai rapat Paripurna Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Awaluddin Muuri mengatakan, ” Pertama tadi yang terakhir disampaikan Bupati, bahwa kita harus menyisihkan untuk mengatasi inflasi, itu prioritas dari anjuran Menteri Keuangan 134, kita menyisihkan 2% untuk penanganan kenaikan BBM ini untuk mengatasi inflasi kurang lebih 6,7 Milyar.
Kalau yang lain sudah disampaikan Bupati untuk melaksanakan kegiatan kegiatan seperti biasanya yang rutin, kayak listrik,telpon dan sebagainya. Kalau dihentikan otomatis kantornya masa listrik ngga ada. Itu yang wajib wajib ,untuk perubahan dan melengkapi yang lain untuk infrastruktur, kemudian yang lain lain yang penting, yang belum dilaksanakan di difinitifnya tapi ini karena keterbatasan anggaran.Tadi karena ada eremak tadi yang PPPK dan sebagainya,memang kesulitan termasuk OPD OPD banyak aturan tidak bisa dilanggar, makanya kita pakai skala prioritas”. Ungkap Awaluddin Muuri.
Terkait 2% untuk BBM sudah untuk sekarang ini di tahun ini yaitu Oktober Nopember Desember.
Setda Awaludin Muuri mengungkapkan,”Raperda 23 di prioritaskan pada infrastruktur dan penguatan ekonomi karena kondisi kita setelah pandemi COVID dan sebagainya, kemudian ada devisa 34, harapannya di Devisa 34 ditutup dengan kegiatan kegiatan di tahun 2023. Memang di tahun 2023 kita masih kesulitan dengan adanya eremak itu,ya mudah mudahan DAU lebih besar lagi sehingga kita tidak kesulitan”.
Awaludin Muuri menambahkan, Pemerintah kabupaten kota se Indonesia mengusulkan, karena kita menganggap PPPK salah satu penyebabnya, dibiayai APBD tapi disatu sisi DAU tidak di tambah sehingga kita masih kesulitan, kemudian ada perubahan tentang bagi hasil, kan ada info ya sehingga bisa menambah pendapatan”. Ungkap Awaluddin Muuri. (JAS)