Cilacap SNP – Musyawarah Cabang (Muscab) HNSI Cilacap 2025 menetapkan Sarjono sebagai Ketua HNSI periode 2025-2030.
Penetapan Sarjono sebagai ketua HNSI Kabupaten Cilacap melalui proses aklamasi. Yang kemudian dilantik bersama para pengurus HNSI Cilacap. Pelantikan dilangsung usai Muscab di kantor HNSI Cilacap, dihadiri oleh ketua KUD Mino Saroyo , Untung Jayanto, ketua HNSI Kabupaten Brebes, ketua HNSI Provinsi Jawa Tengah dan pengurusnya serta anggota HNSI Cilacap dan tamu undangan, pada Selasa (16/12)
“Alhamdulillah sampai dengan hari ini tidak ada calon lain yang mengajukan sebagai calon kandidat Ketua HNSI Cilacap, dan kemudian saya diajukan oleh beberapa rukun nelayan,” ujar Sarjono”Kalau tidak salah sekitar 22 rukun nelayan yang mengusung saya, dan dijadikan lagi sebagai Ketua HNSI Cilacap,” ungkapnya.
Usai ditetapkan sebagai ketua, Sarjono memastikan akan mengoptimalkan program yang telah berjalan, dan berbenah ke arah yang lebih baik.
“Yang jelas yang sudah ada, namun kurang bagus kita perbaiki dan yang sudah bagus, kita lanjutkan,” ujar Sarjono.
“Contohnya program asuransi untuk kepentingan nelayan, asuransi untuk kapal-kapal di bawah 6 GT, itu sangat menguntungkan sekali,” lanjutnya.
Dengan asuransi tersebut dapat bermanfaat untuk melindungi kapal-kapal milik nelayan. “Itu hanya untuk armadanya saja, kalau untuk personel (nelayan), disitu kan sudah ada asuransi BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Sarjono.
“Jadi ada aturannya sendiri. Untuk armada atau jukung perahu fibernya, ini tanggung jawab PT Askrindo, dan kalau ada masalah korban jiwa sampai meninggal karena laka laut, itu tanggung jawabnya pihak BPJS, dengan catatan mengikuti asuransi,” tandasnya.
Diperkirakan nelayan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan berjumlah puluhan ribu orang. Sarjono selaku ketua hanya memberikan saran kepada PPSC untuk kapal yang ingin berangkat melaut harus diikutsertakan BPJS.
“Jadi pemilik kapal semua harus membayar BPJS, demi untuk perlindungan para ABK kapal. Mungkin sudah puluhan ribu orang yang sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan di Cilacap,” katanya.
Dari jumlah tersebut, sebagian dibantu oleh pemerintah daerah setempat. “Pemerintah daerah juga memberikan asuransi BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan,” terang Sarjono.
“Mereka nanti melanjutkan secara mandiri, dan pembayarannya sekitar Rp16.800,” imbuh Ketua HNSI Cilacap ini.
Sarjono mengatakan, jumlah nelayan yang resmi menjadi anggota HNSI Cilacap ada lebih dari 11.000 orang nelayan.
“Kalau ditambah dengan yang belum terdaftar jumlahnya diatas 17.000an,” ungkapnya.
Selain mendorong keikutsertaan asuransi kepada nelayan, Sarjono juga berencana akan memberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) bagi nelayan yang belum memiliki agar resmi menjadi anggota HNSI.
“Kita juga akan memfasilitasi pembuatan KTA HNSI untuk nelayan nanti, kalau bisa semurah mungkin, biar saya tahu persis berapa jumlah anggota nelayan kita di Cilacap,” tuturnya nya.
“Dan kami nanti juga akan berusaha kepada pemerintah maupun perusahaan swasta dan BUMN untuk bisa memberikan bantuan apa saja kepada nelayan, termasuk nelayan kecil bisa dibantu untuk biaya percetakaan agar lebih murah. Kalau bisa digratiskan,”pungkas Sarjono. (JAS)
