Bogor SNP – Keterbatasan anggaran menjadi salah satu persoalan yang mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Senin (28/9).
Kepala Desa Pabuaran, Deden Aden, S.D.I., mengatakan Musrenbangdes harus menjadi forum untuk membicarakan secara terbuka program pembangunan tahun mendatang, termasuk menyikapi perubahan dan keterbatasan anggaran.
“Musrenbangdes agar forum ini dijadikan untuk membicarakan dengan baik program tahun depan. Terkait adanya perubahan-perubahan anggaran, mari dimusyawarahkan bersama dan dicarikan solusi terbaik,” kata Deden.
Menurutnya, kondisi anggaran desa saat ini membuat pemerintah desa harus lebih selektif dalam menentukan program pembangunan. Ia menyebut, sumber anggaran pembangunan dalam beberapa tahun terakhir banyak bertumpu pada Bantuan Keuangan (Bankeu), sementara Dana Desa mengalami pengurangan atau potongan.
“Nanti kita bicarakan bagaimana solusinya. Anggaran kita di tahun sekarang dan tahun kemarin hanya bersumber untuk pembangunan dari Bankeu saja. Untuk Dana Desa karena ada potongan, kita tidak bisa menganggarkan untuk membangun seperti biasa di RT-an, di RW-an,” ungkapnya.
Deden menegaskan, kondisi tersebut menuntut pemerintah desa bersama RT dan RW menentukan pembangunan berdasarkan skala prioritas.
“Nanti dengan RT, RW, kita lihat skala prioritas, mana yang harus kita bangun. Mohon kebijaksanaannya. Karena luasnya wilayah kita, tidak mungkin semuanya terbangun dengan anggaran yang seadanya dari Bankeu saja,” ujarnya.
Ia berharap keterbatasan anggaran tidak menjadi penghambat komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Menurutnya, kebutuhan pembangunan harus disusun berdasarkan tingkat urgensi dan kemampuan keuangan desa.
Sementara itu, Kasi Ekbang Kecamatan Sukamakmur, Sambas, menjelaskan bahwa setiap program pembangunan desa memiliki tahapan perencanaan, mulai dari Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), hingga Musrenbangdes.
“Terkait bantuan, Dana Desa dan program lainnya, semuanya tentu sudah melalui tahapan. Mulai dari Musdus hingga Musdes, yang insyaallah sudah terealisasi sesuai dengan proses yang ada,” jelas Sambas.
Selain persoalan anggaran, Sambas juga menyoroti ancaman longsor, khususnya di wilayah Babakan Waru. Ia meminta penanganannya tidak dilakukan sendiri oleh pemerintah desa, tetapi dikoordinasikan bersama dinas terkait, masyarakat dan tokoh masyarakat.
“Mari kita bersama-sama mencari solusi terbaik untuk penanganan dan mitigasi bencana tersebut. Khususnya penanganan longsor di Babakan Waru agar segera mendapatkan solusi dan bisa ditangani secepatnya,” tegasnya.
Menurut Sambas, kondisi tersebut membutuhkan kerja sama seluruh pihak agar risiko bencana dapat ditekan dan keselamatan masyarakat tetap menjadi perhatian utama.
Musrenbangdes yang digelar di Aula Kantor Desa Pabuaran itu pun menjadi momentum untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan kemampuan anggaran, sekaligus mencari langkah konkret terhadap persoalan yang dinilai mendesak di tengah masyarakat. (Ind)
