Bogor SNP – Massa yang mengatasnamakan Aksi Petisi 26 menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Bogor pada Senin (28/9). Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan tuntutan terkait transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan serta keuangan daerah.
Dalam aksi yang mengusung tema “Tolak KKN, Lawan Korupsi, Selamatkan Uang Rakyat” itu, massa meminta DPRD Kabupaten Bogor menaruh perhatian terhadap sejumlah persoalan yang mereka nilai perlu diklarifikasi dan diawasi.
Massa menyoroti tiga isu utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, yakni dugaan persoalan upah pungut pajak dan retribusi, pengelolaan anggaran, serta proses pengadaan barang dan jasa. Mereka menyampaikan isu tersebut sebagai dugaan yang perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dan klarifikasi oleh lembaga berwenang.
Aksi digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi publik agar pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tudingan yang disampaikan massa belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum dan masih perlu diverifikasi melalui pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, auditor, atau lembaga pengawas yang berwenang.
Publik kini menunggu langkah DPRD Kabupaten Bogor dalam menindaklanjuti tuntutan tersebut, termasuk kemungkinan memanggil atau meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait serta meneruskan temuan yang memenuhi unsur pelanggaran kepada lembaga berwenang.
Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi DPRD Kabupaten Bogor maupun Pemerintah Kabupaten Bogor terkait tuntutan Aksi Petisi 26 masih dinantikan. (Ind)
