Sumedang SNP – Gonjang ganjing tentang PPDB di SMAN 1 Cimalaka Sumedang yang menjadi perhatian publik.
Dimana setiap tahun penerima siswa baru itu menjadi sorotan publik hingga besar nya anggaran untuk PPDB tersebut yang di duga ada indikasi Mark Up dan fiktif.
Informasi dugaan penyelewengan dan dugaan fiktif tersebut di sampaikan salah satu anggota ormas HA (65) di seputaran Sumedang.
HA memaparkan bahwa, “Anggaran untuk PPDB setiap tahun nya di SMAN 1 Cimalaka cukup pantasis dan kuat dugaan bahwa anggaran itu fiktif.”
Hal ini dapat kita lihat sejak Tahun 2022 pembayaran untuk PPDB tersebut di Tahap 2 sebesar Rp. 31.600.000 dan di Tahap 3 sebesar Rp. 88.200.000.
Apakah di SMAN 1 Cimalaka Sumedang mengadakan 2 (dua) kali PPDB dalam setahun? mengapa hanya SMAN 1 Cimalaka yang mengadakan 2 kali PPDB. Siapa yang mendaftar di bulan September-Desember di Tahap 3 tersebut? Kuat dugaan bahwa telah terjadi pembohongan publik dan diduga ada indikasi laporan penggunaan anggaran PPDB tersebut fiktif.” Ungkap HA.
Jajang (55) salah satu warga Cimalaka menambah bahwa, “Di SMAN 1 Cimalaka diduga kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tersebut. Pada hal yang kami terima informasinya bahwa anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana pada Tahun 2023 itu cukup besar. Dimana pada tahap 1 dilaporkan pemeliharaan sarana dan prasarana nya sebesar Rp. 116.838.000 dan tahap 2 nya sebesar Rp. 226.700.300.
Namun bila dilihat dari besarnya anggaran untuk pemeliharaan sarana setiap tahun itu diduga tidak sesuai dengan keadaan fisik sekolah yang saat ini. Kurang nya pengecatan sekolah sehingga terlihat kusam. Plafon ruangan yang bolong dan kusen pintu dan jendela yang sepatutnya harus di ganti.
Tetapi pihak sekolah tetap saja membuat alasan kekurangan biaya untuk pengembangan operasional sekolah ke orangtua untuk menarik simpati dan sumbangan orangtua.
“Kalau tidak digunakan anggaran sarpas sebesar itu sesuai fungsinya ya pasti kurang lah.,” Cetus Jajang ke tim SNP.
Tim SNP pun mencoba untuk menghadap ke SMAN 1 Cimalaka untuk mengkonfirmasi informasi tersebut, namun tidak ada pihak sekolah yang bersedia untuk dimintai keterangannya. Menurut salah satu guru bahwa Kepala Sekolah jarang ada di sekolah.
Tim pun mencoba untuk menghubungi kepala sekolah melalui telepon selulernya. Tetapi Ade Rohendi Kepala Sekolah tersebut tidak mau mengangkat telepon seluler nya dan terkesan cuek dan abai dalam laporan masyarakat tersebut.
Diduga Kepala Sekolah SMAN 1 Cimalaka tersebut menghindar dari pertanyaan wartawan SNP dan diduga memilih bungkam.
HA pun memohon bahwa, “Kejati Jawa Barat dan Inspektorat Jawa Barat agar segera turun ke SMAN 1 Cimalaka untuk mengaudit dan menindak lanjuti dugaan korupsi dan dugaan penyelewengan Dana BOS dan BOPD di SMAN 1 Cimalaka tersebut. Agar dugaan dan informasi penyelewengan dana pemerintah itu menjadi transparan dan akuntabel.
Karena bantuan yang bersumber dari APBN dan APBD itu adalah uang rakyat yang dikumpulkan dari hasil pajak rakyat.
Kami mohon pihak APH agar segera menindak tegas kepala sekolah yang di duga bermain main dengan uang rakyat tersebut,” Tegas HA ke tim Swara Nasional Pos. (M.Napitupulu)
